Duh….Ribuan Pemilih Tak Miliki e-KTP di Sulbar – Pare Pos
Politik

Duh….Ribuan Pemilih Tak Miliki e-KTP di Sulbar

MAMUJU,Parepos.co.id– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), telah merilis hasil rekap analisis daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) pemilihan umum gubernur (Pilgub) Sulbar 2017. DP4 sendiri merupakan bahan pembanding dalam penyusunan daftar pemilih yang akan dilakukan oleh KPU.
Koordinator Divisi Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulbar Adi Arwan Alimin menyebutkan, sinkronisasi data pemilih telah dilakukan di enam KPU kabupaten. Hasil analisis DP4 yang dilakukan di enam kabupaten tersebut, menyebutkan data pemilih yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik
(e-KTP) sebanyak 836.345 orang. Sedangkan pemilih potensial yang belum mengantongi e-KTP berjumlah 231.369 orang, dari total jumlah pemilih secara keseluruhan mencapai 1.067.714 jiwa, dengan rincian 538.036 laki-laki dan 529.678 perempuan.

Data analisis terdapat sekitar 57.090 pemilih pemula dengan rincian 29.920 laki-laki dan perempuan 27.170 orang, serta pemilih disabilitas mencapai 5.300 jiwa. “Persoalan data pemilih di Sulbar dalam pelaksanaan Pilgub 2017, dipastikan akan lebih valid, dan cermat. Dimana KPU membangun kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di seluruh kabupaten dengan membantu validasi data dalam kelompok kerja yang ada,”ungkapnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengatakan, saat ini tercatat ada sekitar 5 juta pemilih yang tersebar di 101 daerah pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017, tidak memiliki e-KTP. Hadar mengatakan, para pemilih itu diketahui belum merekam data identitasnya ke sistem e-KTP, sehingga urung memiliki identitas tunggal tersebut. Menurut Hadar, harus ada upaya nyata dari pemerintah untuk menuntaskan permasalahan e-KTP. Apalagi dari 5 juta pemilih itu merupakan bagian dari 41,8 juta calon pemilih yang masuk dalam daftar penduduk potensial pemilih pilkada. Ditambahkannya, apabila syarat tentang pemenuhan e-KTP ini tidak segera ditangani, maka proses pendataan masyarakat menjadi pemilih bisa terhambat. Meskipun menurut dia, di Undang-undang (UU) 10/2016 Pasal 200A Ayat 4 menyebutkaan bahwa syarat e-KTP baru wajib di Januari 2019.(yus/ade)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!