Duh..Ribuan PNS Terancam Gigit Jari – Pare Pos
Pro Daerah

Duh..Ribuan PNS Terancam Gigit Jari

PANGKEP, Parepos.co.id– Penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, membuat ribuan Aparatur Sipil Negera (ASN) di 169 kabupaten/kota di Indonesia, terancam tidak gajian selama empat bulan. Dari 169 daerah, empat di antaranya berada di Sulsel. Keempat daerah itu, masing-masing  Pangkep  Luwu, Luwu Timur, dan Tana Toraja.  Sebanyak Rp19,4 triliun dana DAU yang dibekukan Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat PNS Pemda Pangkep resah. Gaji PNS Pangkep terancam tak dibayarkan hingga Desember 2016.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pangkep Sunandar, mengatakan, pemotongan DAU ini, berdampak tidak baik bagi daerah sehingga perlu kerja sama semua SKPD termasuk tim anggaran untuk mencari solusi dari persoalan ini.
“Pemotongan DAU karena adanya serapan anggaran dari SKPD yang tidak maksimal. Hal ini, disebabkan adanya keterlambatan pembayaran beberapa kegiatan di SKPD,” katanya.

Ia mencontohkan, dinas yang dipimpinnya sudah melakukan kegiatan di atas 50 persen, namun pembayaran yang belum maksimal, penyebabnya persoalan administrasi sehingga pencairannya yang diduga lambat.
Menurutnya, jika pembekuan DAU betul-betul dilakukan, Pemkab akan melakukan pemangkasan sejumlah kegiatan yang tidak terlalu penting seperti penundaan pembayaran kinerja dan melakukan penjadwalan ulang kegiatan.
Sekda Kabupaten Pangkep, Efendi Kasmin, mengatakan, ada penyampaian yang salah oleh pengelola keuangan ke tim anggaran di Kementerian Keuangan terkait serapan SKPD yang dinilai rendah dan berdampak pada banyak uang pada kas daerah yang tertinggal.
Menurutnya, serapan SKPD Pangkep sudah di atas 50 persen, namun ada beberapa rekanan yang tidak mencairkan anggaran sehingga menjadi temuan oleh tim anggaran keuangan kementerian sehingga Pangkep dinilai memiliki serapan anggaran yang minim oleh masing-masing SKPD. “Ada sekitar Rp50 miliar uang para rekanan Pemda yang tak dicairkan. Padahal kegiatannya sudah selesai. Sehingga ini yang menjadi celah sehingga kita dinilai rendah dalam serapan anggaran tahun ini. Ini berdampak pada ancaman pemotongan DAU yang akan berimbas pada isu gaji PNS yang akan tertunda selama 4 bulan,” paparnya

Ketua DPRD Pangkep A Ilham Zainuddin mengatakan, jika panjangnya birokrasi dalam hal pencairan anggaran untuk rekanan memicu lambatnya pencairan anggaran tersebut. Para rekanan merasa terbebani dan prosesnya sangat panjang, sehingga ini membuat rekanan malas melakukan pencairan karena berbelit-belit dan ini yang akan jadi perhatian DPRD nantinya. Dia juga mengatakan jika isu penundaan gaji itu sebenarnya masih bisa dihindari jika ada koordinasi secepatnya dengan tim anggaran pusat.

Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid, mengatakan, persoalan ini sudah menjadi perhatian khusus dan segera melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan SKPD termasuk tim anggaran, dan mencari solusi terbaik.
Pembekuan penyaluran DAU sebesar Rp19,4 triliun tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian DAU tahun anggaran 2016. Pembekuan dana DAU menjadi kabar buruk bagi para pegawai PNS di 169 kabupaten dan kota. Sebab, dengan dibekukannya dana DAU, maka gaji PNS terancam tak dibayarkan selama empat bulan ke depan, mulai September hingga Desember 2016. (awi/ade)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!