Duh…Warga Tabo-tabo Keluhkan Tambang Ilegal – Pare Pos
Pro Daerah

Duh…Warga Tabo-tabo Keluhkan Tambang Ilegal

PANGKEP, PARE POS–Warga sekitar Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mengeluhkan aktifitas tambang yang dinilai ilegal.
Aktifitas tersebut bahkan hingga masuk ke area hutan lindung Balai Latihan Kehutanan (BLK) Tabo-tabo menjadi tempat aktifitas eksploitasi mineral tersebut. Rata-rata tambang yang beroperasi adalah tambang galian C seperti sirtu, clash, tambang batu marmer skala kecil serta pengerukan pasir di muara sungai Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro tersebut. Sedangkan perusahaan tambang yang terdaftar di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) hanyalah tambang marmer saja.
Di wilayah tersebut terdapat tiga perusahaan marmer yakni  PT Gunung Marmer Raya (GMR), PT Cahaya Marmer Perkasa serta PT Batara Indo Surya Sejahtera Abadi.
Salah seorang warga Desa Tabo-tabo, Muhammad Ardi mengakui aktifitas tambang yang merusak lingkungan tersebut telah berlangsung sejak setahun lalu. Saat ini sudah masuk ke dalam area hutan lindung BLK Tabo-tabo.
“Kami warga sudah beberapa kali mengeluhkan persoalan ini, namun tak ditindaki. Padahal aktifitas tambang galian C itu ilegal dan masuk ke kawasan hutan lindung. Parahnya lagi, akibat aktifitas tambang yang kian meningkat, jalanan di desa kami jadi rusak parah dan tak ada perbaikannya,” kata Muhammad Ardi, Senin 8 Agustus kemarin. Ardi mengungkapkan, perusahaan yang beroperasi di desa tersebut rata-rata milik perseorangan, bukan milik perusahaan. Namun hasil tambang tersebut diangkut menuju pabrik Semen Tonasa. “Kalau yang marmer diangkut ke pabrik marmer di Pangkep. Saya tidak tahu di mana,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Seksi Pertambangan Distamben Pangkep, Dahmadi Dahlan, memastikan aktifitas tambang di luar tiga perusahaan marmer yang terdaftar tersebut, adalah tambang ilegal.
“Sejak 2015 lalu tidak ada penerbitan izin tambang. Hanya marmer yang resmi di wilayah tersebut dan selebihnya ilegal,” tegasnya.
Terkait lokasi tambang yang telah memasuki area hutan lindung BLK itu, Dahmadi mengaku belum bisa memastikan. Sebab dia membutuhkan titik koordinat dari area tambang tersebut dan hutan lindung itu sendiri. “Kita sudah tidak ada hak juga untuk memantau aktifitas tambang di Pangkep ini. Semua persoalan aktifitas tambang di Pangkep, itu sudah masuk wilayah provinsi. Kalau kita di daerah sudah lepas tugas,” kata Dahmadi Dahlan.(awi/ade)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!