Enam Perangkat Daerah Berubah Status – Pare Pos
Metro Pare

Enam Perangkat Daerah Berubah Status

Ilustrasi

DPRD Target Dua Pekan Tetapkan Perda Kelembagaan

PAREPARE, Parepos.co.id — Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secara otomatis akan mengubah susunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare.  Enam  perangkat daerah berstatus, badan, kantor dan UPTD yang kemungkinan akan berubah menjadi dinas. Di antaranya Kantor Sintap diusulkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kantor Perpustakaan berubah Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Kantor Satpol PP menjadi Dinas atau Badan Satpol PP dan UPTD Pemadam Kebakaran diusulkan menjadi Dinas Pemadam Kebakaran.

Tak hanya itu, Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) juga diusul menjadi menjadi dinas. Hal tersebut terungkap  di sela-sela rapat paripurna penyerahan draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perangkat daerah atau kelembangaan dalam lingkup Pemkot Parepare di Gedung DPRD Parepare, Senin, 15 Agustus.

Usai paripurna, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkot Parepare, Hariyanto mengatakan, pada dasarnya urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, ada 40 perangkat daerah. Di antaranya enam perangkat daerah wajib dan pelayanan dasar, ada 18 perangkat daerah wajib tapi tidak berkaitan pelayanan dasar dan delapan urusan pilihan, sisanya perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintahan dibentuk dalam bentuk badan, urusan wajib dan pilahan diwadahi dinas.

Namun, kata dia, tidak serta merta bisa diakomodir semuanya. “Tidak semua dalam bentuk berdiri sendiri, bisa digabung dengan catatan satu rumpun. Misalnya, pendidikan dan kebudayaan, pemuda, dan olahraga,” ujarnya. Dia menyebutkan ada 29 perangkat daerah yang diusulkan, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “RSUD, Kesbangpol dan BPBD merupakan perangkat daerah khusus, sehingga akan turun peraturan presiden (Perpres) yang mengatur secara khusus tata kerjanya,” jelas mantan Kabag Pembangunan ini.

Dia menyebutkan, terdapat 24 perangkat daerah berstatus dinas dalam lingkup Pemkot Parepare, termasuk staf ahli yang tadinya lima bidang sisa tiga bidang, tapi asisten tetap tiga bidang.  Dia mengutarakan, jumlah eselon IIIa dari 50 jabatan yang ada sekarang mengalami perubahan setelah aturan baru nantinya, hanya 49 jabatan. Begitu pun dengan eselon IIIb dengan 77 jabatan sekarang  menjadi 89 jabatan atau bertambah serta eselon IVa dari 344 jabatan menjadi 395 jabatan juga bertambah. “Sedangkan eselon IVb dari 146 jabatan turun menjadi 121 jabatan, jumlah eseloan sebelumnya 649 sekarang bertambah menjadi 690 sebelum dibahas di DPRD,” kata mantan Kepala Sintap Kota Parepare ini.

Sekda Kota Parepare Mustafa Mappangara mengatakan, Dinas Pendapatan yang akan digabung dengan  Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) dan Dinas Kebersihan akan menjadi bidang pada Dinas BLH terus diupayakan tidak berubah dan dipertahankan. “Kita masih butuh, karena itu kita masih masukkan dalam pembahasan, kalau nantinya hasil konsultasi tidak memungkinkan, terpaksa harus dihapus,” kata Mustafa.

Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam menjelaskan, enam fraksi sudah sepakat untuk membahas ranperda tersebut untuk menjadi perda. “Pembahasannya tetap berpedoman pada PP nomor 18 tahun 2016 tentang kelembagaan baru, termasuk adanya perubahan status perangkat daerah dari kantor dan badan berubah menjadi dinas”, tegas Rahmat.

Dia menambahkan, adanya perangkat daerah yang akan dipertahankan tentu membutuhkan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.  “Kemungkinan pembahasan ranperda ini sudah ditetapkan menjadi perda pada Senin, 29 Agustus, mendatang. Mengingat perda kelembagaan menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS  2017,” katanya. Dia menambahkan, perda tersebut mendesak untuk ditetapkan karena menyangkut perangkat daerah. “Kita butuh waktu dua pekan, perda tersebut sudah ditetapkan,” tandas Rahmat. (anj/sar)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!