Jadi BPPRD, Dispenda ‘Disepakati’ SKPD

by
????????????????????????????????????

Gabungan Komisi Usulkan 22 SKPD dalam Kelembagaan Baru

PAREPARE, Parepos.co.id —¬†Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare yang tetap mengusulkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang diusul tetap berstatus Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendapat respon positif DPRD Parepare. Meskipun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang kelembagaan baru belum ditetapkan, namun usulan dua instansi tersebut dipertahankan menjadi SKPD, Pemkot dan DPRD ‘sepakat’.

Hanya saja, setelah adanya kelembagaan baru, Dispenda akan berganti nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Sedangkan DKP tetap pada nama semula yang tercantum dalam kelembagaan lama. ‘Kesepakatan’ Dispenda dan DKP dipertahankan menjadi SKPD terungkap dalam rapat gabungan komisi Ranperda Perangkat Daerah di ruang paripurna DPRD Parepare, kemarin.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam dan Andi Firdaus Djollong didampingi Ketua Pansus Kelembagaan, Satriya Kabag Ortala Haryanto. Pembahasan kelembagaan baru di tingkat gabungan komisi, betul-betul dilakukan secara teliti. Satu per satu dipertimbangkan, termasuk usulan SKPD baru nantinya. Termasuk dua SKPD, yakni Dispenda dan DKP yang tidak masuk dalam nomenklatur kelembagaan baru, memungkinkan tetap SKPD dengan berbagi pertimbangan positif dan kontribusinya terhadap kemajuan daerah.

“Dinas Kebersihan banyak personelnya sehingga tetap kita usulkan jadi SKPD. Begitu pun dengan Dispenda yang akan berganti nama menjadi BPPRD memiliki fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah, sehingga kita usulkan tetap SKPD ,” jelas Kabag Ortala Pemkot Parepare, Haryanto menyakinkan anggota dewan di paripurna itu.

Dia menjelaskan, setelah disetujui menjadi perda kelembagaan baru, selanjutnya dilakukan evaluasi ke pemerintah provinsi atas nama perwakilan pemerintah pusat di daerah.

“Jadi tidak ada masalah pengusulan ke dua SKPD tersebut, apalagi tidak ada sanksi karena pada prinsipnya juga ditentukan oleh gubernur nantinya karena tetap dievalusi ke gubernur, 15 hari setelah persetujuan menjadi perda,” katanya.

Setelah menerima penjelasan dan pertimbangan dari kabag Ortala, anggota DPRD Paarepare, Andi Taufan Armas yang awalnya tidak sependapat, akhirnya setuju pengusulan dua instansi tersebut dipertahankan menjadi SKPD dalam kelembagaan baru nantinya. “Kalau begitu usulkan saja. Nanti provinsi yang lakukan evaluasi,” ujar Andi Taufan.

Wakil Ketua DPRD Parepaare, Rahmat Sjamsu Alam usai memimpin rapat gabungan komisi mengatakan, sebanyak 22 SKPD yang diusulkan, termasuk di dalamnya DKP dan empat badan, termasuk Dispenda yang berganti nama menjadi BPPRD, empat kecamatan jadi SKPD, dan dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). (anj/sar)