Kelembagaan Baru , Dispenda dan DKP Dipertahankan

by
????????????????????????????????????

PAREPARE, Parepos.co.id — Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) tetap dipertahankan sebagai perangkat yang berstatus dinas dengan terbitnya kelembagaan baru daerah dalam lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare. Dispenda dan DKP dipertahankan statusnya dan dijabat eselon II karena dianggap penting dan dibutuhkan dalam efektifitas dalam pemerintahan di Kota Parepare. Tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Kelembagaan Daerah Pemkot Parepare dalam berproses, termasuk telah dilakukan konsultasi ke provinsi dan Kementerian Dalam Nageri.

“Hasil konsultasi ke Kemendagri di Jakarta, dua perangkat daerah yang dijabat eselon II tidak termasuk dalam nomenklatur kelembagaan,” kata Kepala Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan (Ortala) Pemkot Parepare, Haryanto, kemarin.

Namun, kata dia, dua instansi tersebut tetap diusulkan berstatus dinas dan diberikan kesempatan kepada pemerintah daerah mengusulkannya jika itu dianggap penting dan dibutuhkan.
Dimana, rencananya Dispenda dalam kelembagaan baru nantinya akan disatukan dalam perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA), tapi jika dibagi dua, maka akan menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Badan Keuangan Daerah (BKD).

Sedangkan DKP tetap diusulkan menjadi SKPD dengan berbagai pertimbangan perangkat daerah tersebut sudah 11 tahun berpartisipasi dan berkontribusi besar penghargaan Adipura dan terdapat banyak sarana dan prasarana, sehingga disesalkan jika bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) menjadi salah bidang, apalagi personel DKP sekitar 400 orang.

“Dispenda yang nomenklaturnya BPPRD, diharapkan berdiri sendiri karena dianggap mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah lagi dengan mengurusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sehingga sangat disayangkan jika bergabung dengan Badan Keuangan Daerah (BKD),” ujarnya.

Dia menyebutkan hasil konsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, secara transparan tidak mengakomodir dua dinas tersebut, tapi diberikan kesempatan kepada Pemkot Parepare untuk mengusulkan agar tetap menjadi dinas ke DPRD. “Besok (hari ini, red) akan dilakukan rapat gabungan komisi membahas tentang kelembagaan,” jelasnya.

Dia menjelaskan melihat struktur daerah di provinsi, Dispenda tetap ada dan berdiri sendiri, sehingga tetap dicantumkan dalam Ranperda Kelembagaan. Namun setelah Perda Kelembagaan disepakti, maka akan dilakukan evaluasi dengan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat. “Kalau Mengacu pada pasal 37 Peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016, pembentukan dinas oleh wakil pemerintan unsur penunjang dibentuk badan yang memungkinkan ada aturan tersendiri pemerintah untuk membentuk badan tertentu,” kata Haryanto.

Bagaimana dengan status perangkat daerah khusus, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau? Sesuai pasal 121 PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka diatur tata kerja RSUD Andi Makkasau menunggu peraturan presiden (Perpres) selambat-lambatnya 2 tahun terhitung 19 Juni 2016.

“Kalau Badan Kesbangpol sementara masih perangkat daerah yang dibiayai APBD sambil menunggu peraturan yang mengatur lebih lanjut, begitupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih berjalan sesuai kondisi sekarang,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Rahmat Sjamsu Alam mengatakan pada prinsipnya tetap mengakomodir usulan pemerintah kota sepanjang hasil konsultasi memungkinkan untuk dijadikan SKPD, termasuk Dispenda dan DKP. Adapun perbandingan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan PP 41 tahun 2007 dengan PP nomor 18 tahun 2016.

Di antaranya PP nomor 41 tahun 2007 jumlah kelembagaanya berdasarkan eselon sebanyak 649, meliputi eselon IIA ada 1, eselon IIB ada 31, eselon IIIA ada 50, eselon IIIB berjumlah 77, eselon IVA sebanyak 344 dan eselon IVB ada 146. Sementara PP 18 tahun 2016, jumlah kelembagaan bertambah menjadi 690 dengan komposisi eselon IIA tetap satu, eselon IIB menjadi 35, eselon IIIA berkurang menjadi 49, eselon IIIB mengalami tambahan menjadi 89, eselon IVA juga bertambah menjadi 395dan eselon IVB berkurang menjadi 121. (anj/ham)