Warga Bantah Klaim Kepemilikan Tanah PT Angkasa Pura

by

MAROS, PARE POS–Puluhan warga Lingkungan Kadieng, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Maros menolak klaim kepemilikan tanah oleh pihak PT Angkasa Pura. Soalnya, tanah yang ditempati warga saat ini sejak zaman nenek moyang mereka. Warga menyampaikan pengaduan kepada anggota Komisi III Fraksi Demokrat Akbar Endra, Kamis, 11 Agustus kemarin saat menghadiri reses anggota DPRD Maros ini.
Menurut salah seorang warga, Heri, mereka telah menempati lokasi tersebut secara turun temurun, sehingga warga merasa berhak atas lahan rumah yang dibangun. Sebelumnya kata Heri, warga telah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah di tahun 1980. Hanya saja, sampai saat ini sertifikat yang dimaksud tidak terbit. Sertifikat tanah yang diterbitkan BPN di tahun 1993 justru atas nama PT Angkasa Pura.
“Sebenarnya kami heran, mengapa lahan yang kami miliki dari orang tua, bahkan nenek kami sejak zaman Belanda, bisa diklaim dan dimiliki PT Angkasa Pura. Padahal kami tidak pernah menjualnya kepada Angkasa Pura. Namun pada tahun 1993 BPN mengeluarkan sertifikat atas nama Angkasa Pura. Sementara yang menetap di sini adalah kami. Kami dulu pertanyakan mengapa sertifikat tanah bisa keluar atas nama PT Angkasa Pura. Tapi sampai sekarang kami tidak mendapatkan jawabannya,” jelasnya.
Dia menambahkan, berdasarkan informasi yang didapat dari PT Angkasa Pura, warga diminta untuk mengosongkan lokasi tersebut.
“Kalau kami diminta untuk pindah, kami harus pindah kemana? Sementara ini adalah tanah leluhur kami. Kami berhak atas lahan ini. Meski PT Angkasa Pura memiliki sertifikatnya, seharusnya mereka memberikan kami ganti rugi untuk membangun rumah kami di tempat yang baru,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Lingkungan Kadieng H Muhammad Subair Nur, menuturkan, dasar PT Angkasa Pura I mengklaim lahan tersebut yakni dengan adanya sertifikat Tahun 1993 yang diterbitkan BPN. Meski begitu, warga di lokasi itu rutin membayar PBB setiap tahunnya. Subair mengatakan, warga sudah lama mengajukan sertifikat kepemilikan sejak tahun 1980an, tetapi prosesnya lambat. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Maros Akbar Endra mengatakan, dewan bersama Bupati Maros, tak ingin mereka digusur. Bahkan jika Angkasa Pura I ngotot mau menggusur warga, Akbar Endra meminta warga menuntut agar Angkasa Pura I merelokasi ke tempat yang lain. Apalagi menempati rumah di Kompleks Perhubungan tersebut, juga rata-rata adalah eks karyawan Angkasa Pura I.
Terkait rencana penggusuran itu, Akbar berjanji akan mengundang PT Angkasa Pura I ke DPRD untuk rapat dengar pendapat. Rencana RDP, nanti diusulkan setelah masa reses anggota DPRD selesai, pekan depan. “Pokoknya DPRD tak ingin warga digusur,” tegas Akbar. Akbar menjelaskan, sebagian warga sudah mencemaskan masa depan anak-anak mereka. Bahkan sudah ada yang mengatakan kalau akan jadi tuna wisma jika penggusuran itu terjadi. “Warga terancam jadi gelandangan jika PT Angkasa Pura menggusur mereka. Karena sebagian warga tidak memiliki tempat tujuan lain, karena memang besar di lingkungan situ,” kata Akbar. (tip/ade)