Perumahan Nelayan Desa Bambakoro Terancam Gagal

by

MATRA, Parepos.co.id — Setelah sempat tertunda, bantuan pembangunan perumahan nelayan dari pemerintah pusat yang digelontorkan tahun 2015 lalu untuk nelayan di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Mamuju Utara (Matra) akhirnya kembali dilanjutkan. Ironisnya, proyek ini sepertinya kembali terancam gagal.

Kepala Desa Bambakoro Akib As’ad mengatakan, pesimis pelaksanaan peroyek tidak selesai tepat waktu. Proyek tersebut adalah bantuan perumahan yang sementara berjalan saat ini bisa rampung hingga batas waktu pekerjaan. Menurut informasi batas waktu pekerjaannya hingga Oktober mendatang dan saat ini pekerjaan sementara terkesan terlihat jalan di tempat.

“Informasi yang saya dengar,karena papan proyek juga tidak ada, batas waktu proyek ini sampai Oktober mendatang. Sementara pekerjaan baru seperti ini.Kami ragu bisa rampung hingga batas waktu pekerjaan,” katanya belum lama ini.

Akib berharap proyek bantuan ini bisa segera rampung tahun ini. Untuk itu, ia meminta agar pihak kontraktor bisa lebih serius. Sebab deadline waktunya sudah sangat mendesak.

“Kami berharap bantuan perumahan ini bisa segera rampung seperti bantuan perumahan di desa lain,” ujarnya.

Sementara itu,Ardi warga Bambakoro meminta agar pihak yang terkait bisa lebih meningkatkan pengawasan. Menurutnya, jika benar batas hingga Oktober,dipastikan proyek tersebut akan kembali tertunda atau gagal.

Apalagi jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 40 unit. Sementara tidak satupun unit yang rampung sampai  11 September. “Informasi masyarakat rumah yang akan dibangun sebayak 40 unit. Sementara tak satupun yang rampung.Jadi jika batas waktu seperti informasi yang diterima kades tentu itu akan gagal untuk  kedua kalinya,” keluh Ardi.

Kepala Distarung Matra Ahmad Sibali mengatakan, pekerjaan tersebut sampai saat ini belum diketahui apakah sudah berjalan.”Meski ada keluhan tentu itu adalah hak masyarakat,yang terkadang mau selesai sesuai maunya. Tapi kenyataan harus melalui prosedur, sehingga apa yang dilaksanakan sesuai mekanisme. Itu tergantung pelaksana dan kondisi alam. Sekiranya kondisi baik tentu pekerja akan bekerja maksimal untuk merampungkan pekerjaan tersebut. Pemkab sebatas penerima bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat dan
kami mengontrol pelaksanaan,” pungkasnya. (bur/rif)