DPRD Minta Pemerintah Serius Tangani Sengketa Tapal Batas

by

MATRA parepos.co.id–Anggota DPRD Matra dari Demokrat berharap pemerintah serius dalam penanganan sengketa tapal batas antara Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu Sulbar dengan Desa Mbulawa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulteng.
Hal ini disampaikan dua legislator Demokrat Rudi dan Drs Aksan Yambu saat mengunjungi Desa adat Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Matra yang berbatasan langsung dengan Desa Mbulawa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.
Irwan, warga Desa Lala,yang berbatasan desa Adat Pakava mengatakan, sangat kecewa dengan penanganan hukum
di Polres Matra terkait tindak kriminal dan perusakan yang diduga dilakukan penduduk Desa Mbulawa, Donggala.
“Sebab hingga hari Kamis 24 November kemarin belum ada penyelesaian dan perkembangan kasus yang dilaporkan ke Polres Matra beberapa bulan lalu. Kami sangat kecewa terhadap aparat kepolisian Matra. Sebab laporan kami seakan tidak ditanggapi pihak Polres,” kata Irwan.Irwan mengatakan, tanah mereka dirampas dan diklaim oleh pemerintah desa Mbulawa sebagai tanah adat. “Padahal kami sudah melakukan aktivitas pertanian disana. Maka dari itu kami mohon pemerintah segera menyelesaikan sengketa tapal batas tersebut.Warga berharap Pemkab Matra dan Pemkab Donggala segera menyelesaikan kasus sengketa tapal batas tersebut, karena dikhawatirkan muncul permasalahan atau konflik baru antara masyarakat Desa Mbulawa dengan Desa Adat Pakava jika kasus ini tidak diselesaikan secepatnya,” ungkap Irwan.
Politisi Demokrat Drs Aksan Yambu mengatakan, dirinya melakukan kunjungan untuk mendengarkan keinginan dan aspirasi masyarakat, termasuk harapan mereka penyelasaian tapal batas antara desa Adat Pakava, Kecamatan Pasangkayu dengan Desa Mbulawa, Kecamatan Rio Pakava. “Penyelesaian sengketa tapal batas antara Pemkab Donggala dengan Mamuju Utara, kedua belah pihak harus duduk bersama satu meja menghadirkan masyarakat di dua desa yang bersengketa untuk menyelesaikan tapal batas ini. Jika masalah ini berlarut-larut dan tidak diselesaikan dikhawatirkan akan muncul konflik dan masalah antar masyarakat Desa Mbulawa dengan Desa Adat Pakava, dikhawatirkan memunculkan permasalahan baru dan ini harus secepatnya ditangani,” pungkasnya. (bur/rif)