Komisi II Kembalikan RKA SKPD

by

MAROS,┬áParepos.co.id — Komisi II DPRD Maros mengembalikan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2017. Hal ini dilakukan karena RKA yang disetor SKPD melampaui pagu anggaran yang telah ditentukan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sekretaris Komisi II DPRD Maros Hj Suhartina Bohari mengatakan, berdasarkan hasil asistensi Komisi II, hampir semua RKA SKPD yang menjadi leading sektor Komisi II harus dikembalikan.

Pasalnya, anggaran RKA yang disetor melampaui pagu yang ditentukan. Asistensi ini dilakukan dalam rangka pembahasan APBD 2017. “Kami minta agar direvisi kembali RKA-nya, karena semua RKA melenceng dari KUA-PPAS. Hampir semua RKA yang disetor membengkak misalnya Dinas Koperindag yang pagu anggarannya dalam KUA-PPAS hanya Rp 24 Miliar tapi RKA yang disetor membengkak menjadi Rp 46,9 Miliar. Nah ini yang kita kembalikan dan direvisi sesuai pagu anggaran yang disediakan,” ujarnya.

Hj Tina sapaan akrabnya meminta SKPD dalam menyusun RKA harus menggunakan skala prioritas kegiatan, sehingga anggaran tidak membengkak serta sesuai dengan KUA-PPAS. Meski begitu, Hj Tina menuturkan, meski telah diasistensi SKPD namun finalisasi anggaran untuk APBD 2017 akan dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maros bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kalau semua RKA SKPD kita setujui begitu saja tanpa memperhatikan pagu anggaran yang disediakan, maka bisa jadi APBD 2017 Maros mencapai Rp 2 Triliun. Padahal proyeksinya hanya Rp1,3 Triliun,” jelasnya. Leading sektor SKPD Komisi II berdasarkan organisasi perangkat daerah yang baru yakni Kecamatan Mandai, Marusu, Moncongloe, Tompobulu, Tanralili, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Kominfo, Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sementara itu, salah seorang anggota TAPD Maros H Takdir tidak mempermasalahkan jika hasil asistensi DPRD Maros mengembalikan RKA SKPD. Takdir meminta kepada semua SKPD untuk merevisi RKA-nya dengan membuat program kegiatan berdasarkan skala prioritas.

“Tim TAPD minta SKPD menyusun program berdasarkan skala prioritas. Tapi memang ada beberapa SKPD yang anggarannya meningkat karena adanya perubahan perangkat daerah misalnya Kantor Kominfo berubah menjadi Dinas, Bagian Pemberdayaan perempuan yang sebelumnya ada dalam Sekretariat Daerah tapi nanti menjadi badan, sehingga anggaran meningkat seiring perubahan tersebut,” ujarnya. Dia menambahkan, KUA PPAS Maros yang diserahkan beberapa bulan lalu sudah mengacu pada organisasi perangkat daerah yang baru, sehingga kenaikan anggaran pada beberapa SKPD telah diantisipasi. (tip/rif)