Bupati Warning Kepala Desa di Mamuju Utara, Ini Alasaannya – Hacked by TryDee
Sulawesi Barat

Bupati Warning Kepala Desa di Mamuju Utara, Ini Alasaannya

Bupati Mamuju Utara saat memberikan pengarahan

PAREPOS.CO.ID, PASANGKAYU — Bupati Mamuju Utara (Matra) Agus Ambo Djiwa memberikan warning atau peringatan keras kepada seluruh kepala desa di wilayahnya yang bertindak semaunya atau jalan sendiri tanpa mengindahkan prosedur yang ditetapkan. Teguran ini disampaikan Agus di hadapan seluruh kades di Matra pada acara pelantikan Pengurus DPC Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia) di aula Kantor Bupati Matra, Senin 17 April. “Saya tekankan dan saya minta dengan sangat kepada seluruh kepala desa agar berjalan sesuai prosedur, jangan coba-coba jalan sendiri-sendiri karena itu akan menimbulkan masalah. Utamanya dalam hal pengelolaan anggaran, harus sangat hati-hati dan ikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Segala hal yang menyangkut anggaran harus dirumuskan bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan tokoh masyarakat. Karena jika tidak melibatkan unsur-unsur maka tentu saja akan menimbulkan masalah. Saya minta tolong ini diperhatikan baik-baik,” kata Agus.

Ketua DPD PDIP Sulbar ini menambahkan, di Matra sudah ada kejadian kades harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena tidak mengindahkan aturan yang ada. Ini contoh buruk bagi pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten karena hal ini tentu saja merusak nama baik daerah. Ada juga sejumlah kades yang datang langsung ke bupati untuk meminta bantuan. Padahal, menurut Agus, bantuan desa ada prosedurnya, tidak bisa langsung serta merta meminta bantuan atapun kebijakan dari pimpinan. “Ada kepala desa yang datang minta bantuan pembangunan kantor desa langsung kepada saya selaku bupati. Ini tidak bisa karena harus melalui prosedur. Harus dibahas dulu bersama BPD lalu disampaikan ke instansi yang membidangi yaitu BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa). Nanti kepala BPMD yang minta nota pertimbangan ke bupati. Jadi, dengan begini prosedurnya atau mekanismenya berjalan” ungkap Agus.

Ia menambahkan, prosedur atau mekanisme harus berjalan karena segala hal yang dilakukan dengan memanfaatkan APBD ada pertanggungjawabannya. Kunci terealisasinya pertanggungjawaban yang baik adalah jika prosedur atau mekanisme berjalan dengan semestinya. Menurut Agus, pemerintahan Jokowi telah memberikan perhatian penuh ke seluruh desa di Indonesia dengan mengalokasikan langsung anggaran melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp 1 miliar tiap desa. Tahun ini, setidaknya total anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke desa kurang lebih Rp 6 triliun. Bahkan, tahun depan diperkirakan meningkat mencapai Rp 12 triliun. “Anggaran sebesar 1 miliar per desa itu termasuk besar. Di SKPD saja ada anggarannya tidak sampai 1 miliar. Jadi, kepala desa tolong hati-hati dan jangan macam-macam dengan anggaran itu,” kata Agus.

Prev1 of 2

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!