Pemkab dan BPN Bahas Kisruh Kantor Golkar Polman – ParePos –
Politik

Pemkab dan BPN Bahas Kisruh Kantor Golkar Polman

pERTEMUAN YANG MEMBAHAS KISRUH KANTOR dpd ii gOLKAR pOLMAN

PAREPOS.CO.ID, POLMAN–Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengadakan pertemuan dengan pengurus DPD Golkar Polman, Senin 10 April di Kantor Bupati Polman membahas mengenai status kepemilikan lahan yang sekarang ditempati sekretariat Golkar, yang diklaim Pemkab sebagai aset daerah berdasarkan sertifikat. Pada pertemuan itu melahirkan kesepakatan untuk kembali melihat seperti apa sejarah dan pengambilan kebijakan Pemkab terkait lahan dimaksud, sehingga diharapkan para tokoh-tokoh Golkar yang hadir dapat memberikan masukan serta penjelasan dan mempertanyakan peta blok di bagian Pertanahan.

Kemudian melakukan pengukuran ulang sesuai dengan sertifikat yang ada apakah sudah sesuai atau tidak.
Pelaksana Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Polewali Mandar Muslim Fattah menanggapi hal itu. Ia menilai Pemkab Polman keliru soal lahan kantor Golkar selama ini.  Muslim menegaskan, Golkar setuju dan tidak akan menghalang-halangi perencanaan tata ruang yang akan dilakukan Pemkab, tetapi tidak berarti bahwa Golkar setuju untuk dirugikan, karena rencana pembangunan tersebut masuk pada wilayah kantor Golkar yang sudah berdiri sejak 1969 di jalan Andi Depu Polewali.

“Golkar sudah hampir 50 tahun ada di tanah itu dan perlu diingatkan yang pernah memimpin disana diantaranya Kolonel (purn) Muhidin sejak 1969 sampai 1987, Kolonel (purn) Hamid Pababari 1988, Kolonel (purn) Hamid Abdurahman, 1988-1993 yang kemudian dilanjutkan HM Masdar Pasmar tahun 1993,” tutur Muslim kemarin. Kata dia nanti pada tahun 1994, kemudian diterbitkan sertifikat atas nama Korpri dan rumah jabatan dalam rangka menindakanjuti Undang-undang pengamanan aset-aset negara. “Kalau melihat sertifikat atas nama Korpri luasnya itu 972 meter dan posisi batasnya juga sudah benar, jadi kalau 972 meter itu ukurannya 30×30 meter dan tepat berada disampingnya, maka faktanya kantor partai Golkar dan halamannya juga 30×30.

Padahal kantor Golkar jauh lebih lama dibanding kantor Korpri di lokasi tersebut,” tambahnya.  Muslim menambahkan, jika Pemkab ingin melakukan ruslah, harus dengan cara yang adil sesuai proporsi lokasi yang ditempati sejak 1969 lalu. Sementara itu, Staf Ahli bidang Ekonomi Syarifuddin menjelaskan, pertemuan tersebut melahirkan empat kesimpulan yakni pengembalian tapal batas sesuai sertifikat dan kondisi lapangan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan sertifikat.

Prev1 of 2

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!