Pilkada Adalah Momentum Perubahan – Pare Pos
Tomalebbi'ta

Pilkada Adalah Momentum Perubahan

Andi Gusti Makkarodda

PAREPOS.CO.ID– Pemilihan kepala daerah yang sangat familiar dengan singkatan pilkada adalah event pesta demokrasi dan sesungguhnya adalah pertaruhan nasib rakyat yang secara sah diatur dan ditetapkan pada sidang paripurna DPR RI melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Momentum sekali dalam lima tahun ini, bukanlah sekedar kegiatan seremoni belaka melainkan ruang terbuka menuju perubahan yang diharapkan makin baik untuk menesjahteraan rakyat.

Pada umumnya jumlah pasangan kandidat tidaklah berpengaruh secara langsung terhadap kualitas pesta demokrasi ini dan begitu pun terhadap kesejahteraan rakyat, tidak ada jaminan dengan sedikit atau banyaknya kandidat akan menjamin kesejahteraan rakyat.

Memang ada keterbatasan rakyat untuk menentukan kandidatnya walau disiapkan ruang untuk mengusung melalui jalur independen. Namun sesungguhnya ruang ini harusnya disiapkan oleh partai politik. Seharusnya koalisi partai politik lebih awal terbentuk sebelum penetapan kandidat jika serius inginkan kandidat yang memiliki kompetensi, kapasitas dan komitmen terbaik untuk mensejahterahkan rakyat.

Kompetensi, kapasitas dan komitmen kandidat pun sangat susah untuk mengukurnya karena keterbetasan informasi yang diterima oleh rakyat. Ruang-ruang pendidikan politik ternyata sangat sempit padahal partai politik begitu menjamur dalam era multipartai seperti sekarang yang kita anut di negara demokrasi paling terbuka dan paling liberal diantara negara demokrasi yang ada dibelahan dunia mana pun.

Dengan kondisi tersebut, banyak orang baik _(kandidat)_ yang terpilih dengan program yang sangat baik pula namun dipertengahan malah terjerembab oleh perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) setelah terpilih walau pun tidak ditangkap oleh Komite Pemberantasan Korupsi dan penegak hukum lainnya. Kenapa demikian?? Tentu sangat tidak sederhana untuk menemukan jawaban yang tepat, padahal sebelum terpilih perilaku alasan inilah yang mensugesti supaya maju sebagai kandidat bupati.

Perilaku KKN pada umumnya terjadi karena sedari awal, sejak akan menjadi bakal calon, beberapa kandidat telah melakukan penyalahgunaan kewenangan atas kekuasaan yang dimiliki. Kandidat yang lain pun yang sebagai penantang kemudian terjebak pada perilaku yang mirip yakni menggadai harga diri, menggadai calon rakyatnya dan duduk bersimpuh pada pangkuang pemilik modal.

Godaan inilah yang paling sulit untuk dihindari, para kandidat telah memulai menjual calon rakyatnya pada para pemodal, baik pemodal lokal atau asing. Celakanya seperti tak sadar diri dan kita pun yang menonton serta mengetahui menjadi serba salah karena tak mampu menghentikan langkah para kandidat yang telah mabuk untuk berkuasa.

Menghadapi konstalasi pilkada seperti sekarang ini, harusnya rakyat diayomi oleh para elite partai politik untuk rembuk bareng, bersama mencari solusi guna keluar dari masalah bangsa dan masalah daerah yang bertahun-tahun mendera pemerintahan dan rakyat kita.

Momentum lima tahunan ini, seharusnya menjadikan kita tak lalai dan makin sadar sesungguhnya mengubah nasib rakyat jauh lebih penting ketimbang duduk bermahkota, namun menjauhkan rakyat dari kesejahteraan.(ile/ade)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!