Dewan dan OPD Diminta Dahulukan Kepentingan Rakyat, Ini Penyebabnya – Pare Pos – Online
Metro Pare

Dewan dan OPD Diminta Dahulukan Kepentingan Rakyat, Ini Penyebabnya

Sejumlah pimpinan OPD dilingkup Pemkot Parepare

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Pembahasan lanjutan tiga Ranperda yang dijadwalkan berlangsung tiga hari kembali gagal, lagi-lagi karena ketidakhadiran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Jadwal penting pembahasan Ranperda terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2017 (RAPBD), Rabu kemarin, kembali terpending. Jika sebelumnya (Selasa) hanya dihadiri empat OPD, Rabu kemarin kembali terulang, OPD yang hadir hanya berkisar 10 orang dari 34 OPD yang ada. Demikian halnya Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) dari OPD juga belum lengkap.

Melihat hal tersebut diminta eksekutif dan legislatif dahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan golongan apalagi pribadi. Mantan anggota DPRD Kota Parepare HA Rahman Saleh SE menilai, apa yang terjadi di rapat Paripurna yang dihadiri hanya beberapa kepala OPD adalah sejarah pertama keberadaan DPRD di Kota ini. “Terkesan ada adu kekuatan antara legeslatif dan eksekutif, peristiwa yang terjadi kemarin tidak berdiri sendiri, diduga ada skenario sebelumnya, karena itu jangan sampai merugikan masyarakat atau rakyat,” ujar Ketua BKPRMI Parepare ini.

Diketahui sebelumnya, DPRD juga pernah menggelar paripurna namun dua kali tidak kuorum, diharapkan ini bukan merupakan ajang balas dendam. Sehingga, dirinya ingatkan dan meminta legislatif maupun eksekutif tidak memperpanjang masalah ini. Jika tidak dilakukan pembahasan secepatnya, bisa melanggar lagi aturan yang ada, paling tidak pembahasan APBD ikut terlambat. “Bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan baik kalau ada seperti ini. Silakan bahas yang ada, jangan adu kekuatan,” sarannya.

Anggota Komisi III DPRD Satrya SH dihubungi di ruang kerjanya mengatakan, pembahasan APBD Perubahan 2017 tidak ada hari ini (Rabu kemarin, red), alasannya, selain kurang OPD yang hadir, terlebih utama minimnya RKA dari OPD yang masuk. Mestinya, lanjut politisi PDIP ini, RKA harusnya masuk secepatnya agar Dewan memiliki waktu untuk pelajari permintaan anggaran yang dimasukkan setiap OPD. “RKA yang masuk masih minim, sedangkan itu baru mau dipelajari, baru mau diteliti, adapun RKA yang masuk sementara di komisi III baru dari BKD, BKPSDMD, BLHD dan beberapa yang lain. Sehingga diputuskan tidak dilakukan pembahasan hari ini,” katanya.

Hal senada ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare M Rahmat Sjamsu Alam SH, tidak adanya RKA dan minimnya kepala OPD yang hadir, maka tidak dilakukan pembahasan. Pembahasan akan dimulai bila setiap anggota DPRD sudah memegang RKA dari masing-masing OPD. “Tidak adanya RKA menjadi pemicu DPRD Kota Parepare tidak lakukan pembahasan, ditambah dengan kurangnya OPD yang hadir di DPRD,” tegasnya.(*)

Click to comment

Most Popular

To Top