Irwasda Polda Sulbar Buka Sosialisasi Bid Propam, Ini Harapannya – Pare Pos – Online
Sulawesi Barat

Irwasda Polda Sulbar Buka Sosialisasi Bid Propam, Ini Harapannya

Irwasda dan Kabid Propam Polda Sulbar Buka Sosialisasi terkait Peraturan Kapolri

PAREPOS.CO.ID,MAMUJU– Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Sulawesi Barat (Sulbar), Kombes Pol I Putu Mahasena SH membuka secara resmi pelaksanaan sosialisasi bidang profesi dan pengamanan (Bid Propam). Sosialisasi tersebut terkait Peraturan Kapolri (Perkap) No 2 tahun 2015 dan Perkap No 14 tahun 2011. Kegiatan yang diikuti seluruh personil Bin Propam serta jajarannya, Selasa 10 Oktober, dilaksanakan di Aula Mapolda Sulbar. “Kegiatan ini sangat baik dan bermanfaat untuk mengembang tugas dan fungsi Propam kedepannya. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan agar para Kasi Propam dan jajarannya dapat menerapkan Perkap tersebut kepada seluruh personil,”ujar mantan Wakapoltabes Denpasar, tersebut.

Usai penyampaian sambutan pembukaan oleh Irwasda Polda Sulbar. Dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kabid Propam Polda Sulbar, AKBP Minarto, SIK. Dalam pemaparannya, Minarto mengingatkan, di tubuh Polri masih minim pengetahuan tentang perundang-undangan, terutama Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Polri. Untuk itulah, lanjutnya perlunya mensosialisasikan semua perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok Polri. Tujuannya, agar tidak ada lagi anggota melakukan pelanggaran yang nantinya berujung pada sidang disiplin.

Dengan adanya Perkap Nomor 2 Tahun 2015 , maka Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin di lingkungan Polri, dan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri di lingkungan Polri, serta Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara sidang disiplin bagi anggota Pori dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 ini adalah revisi dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 7 dan 8 Tahun 2006 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan tata caranya dikarenakan pada peraturan sebelumnya terdapat beberapa kelemahan dalam ketentuan-ketentuan.

Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 merupakan penjabaran dari Tri Brata dan Catur Prasetya, yang diharapkan dapat mewujudkan kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat juga wibawa profesi Polri.(*)

Click to comment

Most Popular

To Top