Kepala Daerah Diminta Cermati Potensi Permasalahan di Pilkada – ParePos –
Nasional

Kepala Daerah Diminta Cermati Potensi Permasalahan di Pilkada

Sejumlah kepala daerah yang hadir dalam kegiatan kemendagri

PAREPOS.CO.ID, JAKARTA– Semua kepala daerah dan juga penyelenggara pemilihan yang akan menggelar Pilkada serentak di 2018, diingatkan tentang potensi konflik yang mungkin terjadi. Pemetaan dan deteksi dini mesti diintensifkan. Hal itu diungkapkan, Direktur Jenderal Otonom Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, dalam rapat persiapan Pilkada serentak 2018, Senin 23 Oktober, kemarin di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Menurut Sumarsono, potensi permasalahan dalam Pilkada, harus sejak dini dicermati. Dipetakan. Sehingga pada hari pemungutan nanti, tak jadi gejolak. “Saya mengajak bapak ibu melihat potensi permasalahan dalam Pilkada serentak 2018, ” kata dia.

Masalah yang mungkin muncul, kata dia, terkait dengan perekaman data kependudukan oleh Dukcapil masing-masing. Termasuk di dalamnya pembaruan data penduduk. Menurutnya, ini memerlukan dukungan dari seluruh pihak. Terutama kepala daerah. “Kedua, soal NPHD dengan Bawaslu terdapat beberapa permasalahan di antaranya, sebagian besar Panwas di kabupaten dann kota masih dalam proses pembentukan, karena lembaganya bersifat adhoc,” ujarnya.

Terkait ini, kata Sumarsono, pemerintah telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pemda. Jika Panwas kabupaten atau kota belum terbentuk, maka pembahasan NPHD Panwas tersebut dapat dilakuakn oleh Bawaslu provinsi masing-masing. ” Ini shortcut untuk lebih mempercepat,” katanya. Permasalahan ketiga, lanjut Sumarsono, terkait dengan Pilkada di Papua. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, diantaranya luas wilayah, pengamanan, tantangan kondisi geogratfis, tingginya aktivitas distribusi logistik dan cakupan wilayah kerja penyelenggara Pilkada di sana. Permasalahan lainnya, adanya pengaturan khusus di Papua yang merupakan daerah khusus yang bersifat asimetris. “Misalnya, seperti pemberlakuan sistem noken. Keempat, rujukan indeks kerawanan Pilkada menjadi salah satu parameter dalam mewaspadai daerah yang rawan gangguan, kelompok separatis dan rawan konflik,” tutur Sumarsono.

Selain itu, Sumarsono juga mengingatkan tentang area resiko. Ada beberapa resiko yang perlu diantisipasi. Pertama resiko umum, seperti faktor gangguan alam di 2018. Misalnya cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lain-lain. Sedangkan faktor keamanan yang harus diwaspadai adalah terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa dan konflik komunal. “Faktor politik hukum, misalnya DPT yang belum selesai. Putusan MK terkait cuti kampanye petahana. Faktor lainnya yang masuk resiko umum adalah distribusi, logistik terhambat, rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara, kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia,” Sumarsono menguraikan.

Prev1 of 2

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!