KPU Parepare Terapkan Filosopi ‘Siri Na Pesse’ di Pilkada Serentak – ParePos –
Pilwalkot Parepare

KPU Parepare Terapkan Filosopi ‘Siri Na Pesse’ di Pilkada Serentak

Komisioner KPU Parepare, Mursalim saat menyampaikan sosialisasinya di Warkop Ambhank

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE –KPUD Kota Parepare mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari berlangsungnya pemilu yang berbudaya dan bermartabat di kota Parepare. Hal itu disampaikan komisioner KPUD bagian divisi SDM dan partisipasi masyarakat, Salim Mursalim ditengah para stake holder yang hadir saat dialog yang digelar KPU di warkop AmBank Selasa, 24 Oktober 2017.

Menurutnya, pilkada yang akan berlangsung serentak, salah satunya dikota Parepare tidak lagi menjadi momok yang menakutkan karena isu perpecahan, transaksional dan serangan politik. Namun pesta demokrasi itu harus menjadi kegembiraan rakyat karena memilih pemimpin yang baru dan legitimated. “Semua harus mengambil perannya masing-masing, KPUD berperan sebagai penyelenggara yang profesional dan tidak berpihak, pers memberitakan dengan prinsip chek and balance, panwas dengan fungsi pengawasannya harus berjalan simultan untuk tercapainya pilkada yang berkualitas,” katanya

Pada dialog yang digelar itu, KPUD bersikap menjemput aspirasi dari semua kelompok masyarakat, baik wartawan, ormas, LSM, mahasiswa dan komunitas lainnya. Tema mewujudkan pilkada yang berbudaya, bermartabat, dengan penyelenggaraan yang berintegritas merupakan tema yang tepat dipandang dari sisi kultural budaya masyarakat Parepare yang heterogen dengan berbagai etnis.

Salah satu filosopi budaya masyarakat bugis yang menjadi sentralnya adalah ‘siri na pesse’ atau menjunjung tinggi budaya malu dalam berpilkada. “Malu berpolitik uang, malu berpolitik transaksional, malu bertindak anarkis. Budaya ini harus dibangun sebagai kultur mewujudkan pilkada berbudaya dan bermartabat serta berintegritas. Maka sudah seharusnya kita mewujudkan pilkada berbudaya dan bermartabat,” paparnya.

Dalam diskusi ringan itu, money politik menjadi salah satu topik yang dibahas. Maraknya praktik berpolitik uang dalam pemilu dianggap kecurangan yang tercium namun tidak tampak dari bersifat mencederai demokrasi. Walau sanksi berat menanti bagi pelakunya.

Kata Mursalim, sesuai undang-undang nomor 10 tahun 2016 disebutkan bahwa barang siapa yang memberi atau menerima pemberian dari pihak lain dengan maksud mengajak mendukung akan diancam pidana sekurang-kurangnya 3 tahun atau paling lama 72 bulan ditambah denda ratusan juta hingga miliaran rupiah.(wal)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!