Kuota BBM Ditentukan BPH Migas, Ini Dilakukan Dewan dan Kades dari Pangkep – Pare Pos
Ekonomi

Kuota BBM Ditentukan BPH Migas, Ini Dilakukan Dewan dan Kades dari Pangkep

Pertemuan bersama pihak PT Pertamina Pusat

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, Ir H Rizaldi Parumpa MSi mengakui kuota bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji bagi masyarakat diwilayah kepulauan terluar ditentukan oleh pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Hal tersebut terungkap usai pertemuan bersama sejumlah petinggi dari pihak PT Pertamina Pusat bersama Anggota Komisi II DPRD Pangkep dan Lima Perwakilan Kepala Desa dari wilayah kepulauan terluar di Kabupaten Pangkep. “Dari pertemuan itu, pihak Pertamina membuka ruang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat kepulauan. Namun, terkait kuota kita disarankan untuk menemui pihak BPH Migas di Bogor,”ungkap, Rizaldi didampingi Anggota DPRD Pangkep Budiamin.

Rizaldi mengakui, saat ini pihaknya bersama anggota dewan dan kepala desa menuju Bogor untuk menemui pihak BPH Migas agar mendapatkan kuota. “Kita sudah siap diterima BPH Migas di Bogor. Soal kuota bagi masyarakat kepulauan terluar akan kita bahas disana,”jelasnya. Poin utamanya, kita berharap dengan adanya kuota tersebut akan membuka ruang untuk pendistribusiannya di wilayah Lombok. Melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ditiap desa dalam pengelolaan BBM dan Elpiji. “Tunggu nanti kitra kabarkan hasilnya,”singkatnya, Kamis 26 Oktober, siang ini..

Fungsi dan Tugas BPH Migas

Industri Minyak dan Gas Bumi merupakan sektor penting di dalam pembangunan nasional baik dalam hal pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri maupun sebagai penghasil devisa negara sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional sehingga mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional guna mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas nasional mengingat peraturan perundang-undangan sebelumnya (UU No.44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang maupun tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hilir Migas berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Namun Pemerintah tetap berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengatur kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Didalam melaksanakan tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa guna menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

Pemerintah sesuai amanat Undang-undang No. 22 Tahun 2001 telah membentuk suatu badan independen yaitu Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002), yang selanjutnya Badan ini disebut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU No.22 Tahun 2001 khususnya yang menyangkut kegiatan usaha hilir Migas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.(*)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!