Pemprov Sosialisasi Saber Pungli – Pare Pos – Online
Sulawesi Barat

Pemprov Sosialisasi Saber Pungli

Wakil Gubernur Sulbar Hj Enny Angraeni Anwar saat menghadiri sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

PAREPOS.CO.ID, MAMUJU–Pemprov Sulbar melaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di D’ Maleo Hotel, Rabu, 11 Oktober kemarin. Sosialisasi dihadiri Wakil Gubernur Sulbar Hj Enny Angraeni Anwar, Dandem 142 Tatag Mamuju, Rektor Universitas Sulbar, KPT Kajati, para Kepala UPT SKPD Provinsi Sulbar, pejabat utama Polda, mahasiswa/pelajar, tokoh masyarakat. Ketua Pelaksana Sosialisasi Irjen Pol Muhammad Guffron menjelaskan, pemerintahan presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menetapkan nawa cita sebagai agenda prioritas pembangunan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Untuk mewujudkan cita-cita besar itu diperlukan kerja nyata tahap demi tahap. Hal ini dimulai dari pembangunan pondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang.”Pada tahap awal percepatan tersebut difokuskan pada bidang ekonomi khususnya percepatan pembangunan sektor infrastruktur pembangunan manusia dan deregulasi ekonomi. Percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi yang dilakukan tidak akan berhasil baik tanpa ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum. Olehnya itu, program reformasi hukum menjadi agenda strategis pemerintah pada tahap selanjutnya untuk memulihkan kepercayaan publik serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bukan berarti hal ini tidak dilaksanakan selama ini namun belum optimal,” katanya.

Ia menjelaskan, reformasi hukum memeiliki tiga pilar utama yakni penataan regulasi yang akan menghasilkan regulasi berkualitas, pembenahan lembaga aparat penegak hukum agar tercipta profesionalitas penegak hukum serta pembangunan budaya hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat.
“Pada tahap pertama reformasi hukum difokuskan pada lima program prioritas yaitu pemberantasan pungutan liar, pemberantasan penyelundupan, percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK, relokasi Lapas dan perbaikan layanan hak paten merk dan desain,” katanya.

Sementara Wakil Gubernur Provinsi Sulbar Hj. Enny Agraeni Anwar mengatakan, sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber pungli dan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Nomor 78 tahun 2016 tentang Satuan Bersih Sapu Bersih Pungutan Liar dengan pertimbangan praktek pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan berbangsa. “Olehnya itu, Satgas Saber Pungli diharapkan mampu meningkatkan efektifitas pemberantasan pungli secara efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jerah.

Prev1 of 2

Click to comment

Most Popular

To Top