Satgas Densus Tipikor Hadir di 33 Kepolisian Daerah, Ini Tujuannya – Pare Pos – Online
Hukum dan Kriminal

Satgas Densus Tipikor Hadir di 33 Kepolisian Daerah, Ini Tujuannya

Kapolri menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA– Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Tito Karnavian telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 12 Oktober, kemarin. Dalam paparannya, Kapolri menjelaskan secara garis besar terkait struktur Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang rencananya akan mulai beroperasi di akhir tahun 2017 ini. “Struktur Densus ini akan dibawahi seorang (jenderal) bintang dua. Akan dibentuk Satgas Tipikor di kewilayahan yang dibagi 3 tipe dan kedudukan Kadensus (Kepala Densus) berada langsung di bawah Kapolri,” ujar Jenderal Pol. Tito.

Setelah Kapolri menjelaskan paparannya, pembentukan Densus Tipikor terlihat semakin matang. Rencananya Densus Tipikor Polri akan menempatkan Satgas di 33 Kepolisian Daerah (Polda) dan Satgas akan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu A, B dan C. “6 (Polda) Satgas tipe A, 14 (Polda) Satgas tipe B, dan 13 (Polda) Satgas tipe C,” ungkapnya. Kapolri juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi dan Bikrokasi (KemenPAN-RB) terkait jumlah personel yang akan direkrut Polri ke dalam Densus Tipikor. Dia juga telah berkoordinasi soal total anggarannya. “Belanja pegawai 3.560 (personel) sebesar Rp 786 M, barang untuk operasi lidik (penyelidikan) dan sidik (penyidikan) Rp 359 M, belanja modal Rp 1,55 T. Total semuanya Rp 2,6 T,” jelasnya. Anggaran tersebut, kata Kapolri, sudah termasuk biaya pembentukan sistem, pembelian sarana untuk penanganan kasus, biaya operasional dan biaya lain-lain.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyambut baik hadirnya Densus Tipikor. “Untuk itu kami mau Polri menyiapkan perangkat serta aturan untuk memastikan Densus Tipikor itu benar-benar bersih dan bukan malah menjadi tempat praktik Tipikor yang baru,”ungkapnya dalam pertemuan RDP, kemarin. Pemberantasan korupsi memang bukan hanya tanggung jawab penegak hukum saja, namun juga seluruh anak bangsa, yang harus berperan meneguhkan diri memberantas korupsi. Namun harus dipahami dalam beberapa perkembangan dinamika poltik khususnya pasca reformasi tuntutan publik terhadap institusi hukum semakin masif agar korupsi bisa dihentikan. “Kami mau Densus Tipikor melahirkan konsep yang transparan, akuntabel dan mudah diakses. Jangan hanya menuntut instansi lain untuk transparan. Densus Tipikor harus mampu menjawab keinginan publik melahirkan sistem yang transparan, akuntabel dan aksestabel,” tegas politisi F-PD itu.

Ia juga berharap agar sistem dan konsep kerja Densus Tipikor penting untuk membendung berbagai laporan masyarakat. Didik menegaskan, dalam penindakan korupsi, aparat tidak boleh lagi tebang pilih. Densus Tipikor harus mengelola berbagai laporan masyarakat dengan objektif, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru. “Kami berharap dengan hadirnya Densus Tipikor korupsi bisa ditekan, dan potensi lost keuangan negara bisa ditekan. Korupsi bukan soal mengembalikan uang negara, namun bagaiamana mengurangi lost keuangan negara,” pesan politisi asal dapil Jawa Timur itu.(*)

Click to comment

Most Popular

To Top