LKPj 2017, Bupati Pangkep ‘Marah’ Nilai Bappeda tak Cekatan – Pare Pos
Pro Daerah

LKPj 2017, Bupati Pangkep ‘Marah’ Nilai Bappeda tak Cekatan

PAREPOS.CO.ID,PANGKEP– Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) H Syamsuddin A Hamid SE tak bisa menyembunyikan kekesalannya terkait lambannya penyusunan dam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) TA 2017. Dimana dampaknya, akan berpengaruh kepada proses kinerja Bupati pada tahun 2017. “Saya sangat menyayangkan atas kinerja Bappeda yang dinilainya tak cekatan lamban dalam penyusunan hingga penyampaian laporan untuk LKPj tahun 2017,”tegasnya, Senin 16 April, melalui BBM resminya.

Seharusnya, kata mantan Ketua DPRD Pangkep, soal LKPj itu sudah tersampaikan ke dewan, sejak enam bulan lalu. “Artinya enam bulan lalu, LKPj itu sudah clear. Iya sekarang saya panggil Sekda dan Asisten II untuk membahas hal ini,”timpalnya. Pembahasan LKPj tahun 2017 dilakukan dalam rangka menilai kinerja pemerintahan saat ini untuk tahun anggaran 2017,”ungkapnya. Kemarahan orang nomor satu di Pangkep tersebut terungkap, usai menyampaikan LKPj 2017, Senin 16 April, di Kantor DPRD Pangkep, dimana diduga terkuat ada kesalahan data yang tersampaikan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep, Andi Yatrib Pare mengakui, adanya beberapa kesalahan data lantaran kesalahan pengetikan. “Misalnya, Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dari sekitar Rp 219 miliar, masa cuma terealisasi Rp 78 miliar. Hal inilah kesalahan yang ditemukan, dan itu adalah salah pengetikan,”jelasnya. Terpisah, Sekretaris Dewan Pangkep, Muhammad Gazali mengungkapkan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah pihaknya hanya memfasilitasi membuat undangan untuk dibahas ke badan musyawarah DPRD.

Hal itu, disampaikan melalui Sekda. Untuk posisi penyerahan LKPj dan apa yang tertuang itu wewenang dari Bappeda. “Dewan akan menindaklanjuti posisi penyerahan LKPj, dimana pansus akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek dan ditindaklanjuti dengan pembahasan. Nanti akan ada rekomendasi terkait apa-apa yang akan dibahas, dengan memanggil seluruh OPD. Tapi, soal data-data itu memang wewenang dari OPD terkait seperti angka pada indikator makro dari beberapa capaian,”singkatnya.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!