Kuasa Hukum Iwan Alimin Yakin Gugatan Bersalam tak Legal Standing – Pare Pos
Pilkada Pinrang

Kuasa Hukum Iwan Alimin Yakin Gugatan Bersalam tak Legal Standing

PAREPOS.CO.ID,PINRANG– Tim kuasa hukum Iwan Alimin menyakini gugutan yang diajukan pihak Abdul Latif -Usman Marham ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal hasil Pilkada Pinrang akan ditolak karena tak memiliki dasar hukum atau legal standing.

Menurut Ahmad Irawan selaku Ketua tim kuasa hukum Iwan-Alimin gugatan paslon Bersalam tersebut adalah hal lumrah dan menjadi salah satu tahapan yang bisa dilalui pasca Pemungutan Suara. Namun demikian menurut Irawan, dalam proses gugatan tersebut berbagai legal standing harus dipenuhi oleh penggugat hingga memasuki keputusan Sela oleh MK.

“Kami yakin gugutan pemohon (Bersalam) tak memiliki dasar cukup untuk diteruskan”kata Irawan yang mengikuti sidang perdana di MK beberapa waktu yang lalu
MK lanjut Irawan telah menjadikan pasal 158 ayat 1 dan 2, UU No 8 Tahun 2015  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Menjadi Undang-Undang, sebagai landasan Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota secara langsung tahun 2015. Dimana pada pasal tersebut mengatur tentang persyaratan ambang batas selisih suara hasil rekapitulasi KPU yang gugatannya bisa diproses di MK,” Menurut kami legal standing tersebut menjadi upaya pemerintah mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang lebih dewasa agar tidak serta merta dalam kontestasi Pilkada menggugat hasil penghitungan suara ke MK yang sulit diterima penalaran yang wajar,” ungkapnya.

Lanjutnya, pada penghitungan hasil suara yang telah ditetapkan KPU Pinrang nomor : 115/PL.06.3-Kpt/7315/KPU-kab/VII/2015 diketahui selisih suara antara Paslon Bersalam dan Iwan Alimin sebanyak 5.169 suara jauh diatas ambang batas 1,5% yang dijadikan sebagai ambang batas. Untuk itu kata Ahmad Irwan pihaknya selaku kuasa hukum sangat yakin jika gugatan mereka tidak diterima oleh MK, mengingat dalam penyampaian gugatan mereka sebelumnya seakan meninggalkan paradigma dan pemahaman mereka terhadap ambang batas dengan mengutip putusan MK sebelum aturan ambang batas ini diterapkan.

Terpisah Komisioner KPU Pinrang Alamsyah, belum mau berbicara banyak soal proses sengketa di MK, Rabu mendatang. Sidang di MK berlanjut dengan agenda jawaban KPU Pinrang soal gugutan pemohon. Dia menambahkan hasil dari sidang itu baru akan diketahui pada 18 Agustus apakah putusan MK lanjut atau tidak.(mnr)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!