Rapat Paripurna, DPRD Wajo Ajukan Dua Ranperda Hak Inisiatif – Pare Pos
Pro Daerah

Rapat Paripurna, DPRD Wajo Ajukan Dua Ranperda Hak Inisiatif

PAREPOS.CO.ID, ADVETORIAL  — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menggelar rapat paripurna. Hal tersebut guna membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang merupakan hak inisiatif DPRD Kabupaten Wajo.

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama lantai II Gedung DPRD Wajo, Rabu 11 Juli 2018, sekaligus dilaksanakan penyerahan Ranperda untuk kemudian dibahas/ditetapkan. Termasuk pendapat Bupati Wajo atas Ranperda Hak Inisiatif DPRD Wajo itu.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perundang-undangan Sekretariat DPRD Wajo, Bayu Utomo Putra mengatakan paripurna terkait dengan persetujuan pengajuan ranperda hak inisiatif DPRD, komisi IV dan Bapemperda dengan-agenda penjelasan pengusul Ranperda terkait dengan substansi dan mauatan materi yang akan di atur dalam ranperda.

“Serta untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna sebagai inisiatif DPRD dan dialanjutkan dalam rapat-rapat selanjutnya sesuai dengan tata tertib DPRD. Ranperda dimintai persetujuan adalah Perda inisiatif komisi IV tentang pengendalian dan pengawasan garam beryodium dan inisiatif Bapemperda tentang penyelenggaraan keolahragaan,”ungkapnya.

Mewakili Bupati Wajo HA Burhanuddin Unru, Sekretaris Daerah (Sekda) Wajo HA Tenri Liweng menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinginya atas ranperda hak inisiatif DPRD. Kata dia, sesungguhnya membentuk suatu rancangan peraturan daerah tidaklah mudah, butuh kajian yang memakan waktu cukup lama.

“Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh anggota DPRD tentang ranperda hak inisiatif adalah hal yang luar biasa dan telah membuktikan bahwa DPRD Kabupaten Wajo telah menjalangkan salah satu fungsi legislasi dengan optimal,”ujarnya

Ketua DPRD Kabupaten Wajo, HM Yunus Panaungi menyampaikan pemerintah Kabupaten Wajo sudah menyampaikan tanggapannya terhadap dua ranperda dari berbagai aspek baik masyarakat, istansi, materi, maupun beberapa kebijakan terhadap ranperda tersebut sehingga dapat lebih optimal.

“Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan jika peraturan daerah adalah produk hukum yang memiliki kedudukan sebagaimana perangkat peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada sistematika peraturan daerah, mempertimbangkan aspek,pelayanan, pembinaan, dan perlindungan masyarakat.”tutupnya (*)

Sumber : Humas dan Protokoler DPRD Kabupaten Wajo

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!