APBD Perubahan Kota Parepare Disepakati Rp 871 Miliar – Pare Pos
Metro Pare

APBD Perubahan Kota Parepare Disepakati Rp 871 Miliar

Wali Kota Parepare tandatangani nota persetujuan ranperda APBD PERUBAHAN 2018

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Parepare disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan nilai Rp 871 miliar atau bertambah sebesar Rp 13 miliar. Hal tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman Peraturan Daerah (Perda) APBDP 2018, dilakukan oleh Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe dan Ketua DPRD Kota Parepare Kaharuddin Kadir didampingi Wakil Ketua DPRD Rahmat Sjamsu Alam, dan Firdaus Djollong, Rabu 12 September 2018.

Dalam rancangan perubahan daerah (Ranperda) perubahan APBD tersebut, Pemerintah Kota dan DPRD menyepakati jumlah pendapatan bertambah sebesar Rp 13 miliar lebih, sementara belanja daerah turun senilai Rp 11 miliar lebih.  Adapun uraian pendapatan sebesar Rp871,054 miliar diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 151,034 miliar, dana perimbangan Rp 608,960 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 111,547 miliar.

Sementara belanja daerah senilai Rp 864,312 miliar, berupa belanja tidak langsung Rp 352,208 miliar dan belanja langsung Rp 512.104 miliar. “Dari hasil pembahasan Ranperda yang kita sepakati, maka kesimpulan dalam perubahan APBD 2018 bahwa pendapatan ada kenaikan Rp 13.38 miliar, dan belanja daerah mengalami penurunan Rp 11.05 miliar dari anggaran pokok,”kata Wali Kota Parepare.

Akumulasi penyajian APBD dengan memaksimalkan pendapatan, dan meminimalkan belanja, khususnya belanja tidak langsung dilakukan Pemkot. Taufan Pawe mengakui, penggunaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan, yaitu taat asas, administrasi dan anggaran.

Unsur ketiga, taat anggaran, harus dikelola secara efisiensi dan efektif. “Membangun kota ini dengan terukur, sesuai kondisi keuangan daerah. Penyusunan APBD juga harus melakukan pencermatan terhadap viskal negara kita, termasuk penyehatan dalam  belanja langsung dan tidak langsung. Untuk transparansi penganggaran kita akan terapkan ebudgeting, dan transparansi program dengan e-planning,”ungkapnya.

Ketua DPRD Kaharuddin Kadir memprediksi pengesahan APBD perubahan 2018 akan dilakukan pada bulan ini juga, yaitu September 2018. “Setelah persetujuan ini, selanjutnya tim TPAD akan berkonsultasi dengan tim evaluasi Pemerintah Provinsi Sulsel. Setelah dievaluasi dan layak, maka kita akan sahkan September ini,”ujarnya.(*/ade)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!