Wow… 2.357 ASN Terlibat Korupsi akan di PTDH – Pare Pos
Nasional

Wow… 2.357 ASN Terlibat Korupsi akan di PTDH

IST.

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA–Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 13 September, akan menggelar rapat koordinasi lanjutan membahas tentang 2.357 Aparat Sipil Negara (ASN)  yang terlibat kasus korupsi.

Humas BKN, M. Ridwan mengungkapkan, dalam pembahasan tersebut, yang menjadi target adalah dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap 2.357 ASN yang terindikasi terlibat kasus korupsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, menurut Ridwan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemecatan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini, Menteri, Gubernur dan Walikota/Bupati.

Pihaknya, lebih lanjut hanya akan menyerahkan data-data secara lengkap kepada Kemendagri, KemenPAN-RB dan KPK untuk bisa segera ditindaklanjuti kepada PPK di tiap-tiap daerah. Bahkan, pihaknya telah menjadwalkan jika tidak ada halangan yang berarti maka kemungkinan sebelum Desember tahun ini sudah dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap 2.357 ASN tersebut.

“Action pemberihentian dengan tidak hormat adalah wewenang PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), yaitu Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati. BKN akan menyerahkan data lengkap kepada KPK dan Kemendagri agar bisa dipush lebih lanjut kepada PPK. Semoga sebelum Desember, semuanya bisa di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat),” kata Ridwan.

Dalam kesempatan itu, Ridwan menanggapi 2.357 ASN yang telah dilakukan pemblokiram database namun masih menerima gaji sebagai ASN. Ia menegaskan, untuk persoalan penggajian bukan merupakan kewenangan dari BKN. Akan tetapi, hal tersebut merupakan sistem yang terpisah antara masing-masing instansi pusat dan daerah serta Kementerian Keuangan melalui Kantor KPPN setempat.

“Yang kami blokir adalah database kepegawaian nasional. Jadi 2.357 orang ini tidak bisa naik pangkat, promosi, rotasi, mutasi dan tidak boleh ada perubahan data apapun. Tetapi sistem penggajian (payroll) merupakan sistem terpisah antara masing instansi pusat dan daerah dengan Kementerian Keuangan melalui kantor KPPN setempat,” tegasnya.

Sementara itu, Kemendagri melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah hanya membantu untuk mendorong agar kepala daerah dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Memang betul (Kemendagri) dilibatkan. Sesuai kewenangannya PPK yang berwenang mengangkat, melakukan mutasi dan memberhentikan ASN pemda setempat. Jadi Kemendagri hanya membantu dalam penyelesaian hal teraebut bersama KemenPAN-RB dan BKN karena posisi Mendagri sebagai Pembina dan Pengawas Kepala Daerah dalam menjalankan tugas sssuai UU Pemda,” urainya.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mudzakir saat dikonfirmasi juga membenarkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan rapat koordinasi dalam rangka membahas 2.357 ASN yang terlibat kasus korupsi. Rakor tersebut, kata Mudzakir untuk mendalami masalah dan tindakan yang akan diambil. “Akan ada rakor dengan Kemendagri untuk dalami masalah lebih lanjut dan tindak lanjutnya,” singkatnya.(fin/ade)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!