Dewan Soroti Program Bedah Rumah di Polman, Ini Penyebabnya – Pare Pos
Sulawesi Barat

Dewan Soroti Program Bedah Rumah di Polman, Ini Penyebabnya

H Muliadi

 

 

PAREPOS.CO.ID,POLMAN– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polman, menyoroti pelaksanaan pembangunan pada Program Bedah Rumah dari Bantuan Luar Negeri ( BLN). Dimana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polman.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Polman, H Muliadi dari Fraksi PPP mengaku berdasarkan laporan warga di Kelurahan Petoosang ada 60 warga yang menjadi penerima manfaat program. Permasalahannya, pihak supplier menjual harga material untuk program sangat mahal, sehingga dikeluhkan. ” Mereka yang dapat program bedah rumah mengeluh dengan harga yang dipatok oleh pihak supplier karena tidak sesuai dengan harga toko. Bukan hanya itu, rekening dari para pemilik penerima program juga dipegang oleh pihak supplier. Ada apa !! ,”tegasnya, Kamis 8 November, siang tadi.

H Muliadi lebih detail menjelaskan, harga kayu untuk satu kubiknya dijual berkisar Rp 3 jutaan, apalagi kayu yang dibawa pihak supplier bukan jenis kayu berkualitas. ” Saya tahu mana kayu yang kelasnya berkwalitas, sebab saya ini pengusaha kayu jadi tahu mana kayu yang bagus dan mana kayu yang tidak bagus. Belum lagi, batu batanya itu dibeli 1 biji sampai harga Rp 900. Ini sudah sangat mahal, tidak ada harga pasaran sebanyak itu,” jelasnya.

Dari keluhan tersebut, dalam minggu ini DPRD akan membahas aspirasi warga tersebut. Terpisah, Kepala Bidang BSPS Dispermukintan Polman, Idris mengatakan, harga meterial pada Program BSPS baik itu material bangunan kayu ataupun material bangunan rumah batu sudah disesuaikan harga dengan melakukan tinjauann harga di pasar dan harga yang dipasang juga sudah sesuai dengan jarak tempuh ke daerah tersebut.

” Harga material yang diberikan juga sifatnya fluktuasi atau sewaktu waktu bisa berubah. Makanya kita sudah pasangkan memang harga untuk perkotaan Rp 650 satu batu bata. Kayu juga seperti itu makanya kalau daerah yang ada tafsira harganya kayak Desa Mombi dan Kelurahan Petoosang itu tidak apa dikasi profit 15 persen. Dan sesuai amanat UUD juga mengatakan, PPK wajib memberikan profit 15 persen ketika wilayah jangakuannya jauh dari Kota,”ungkapnya.(win/ade)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!