Hebat!!! UMK Pangkep Naik 8,3 Persen di 2019, Ini Besarannya – Pare Pos
Ekonomi

Hebat!!! UMK Pangkep Naik 8,3 Persen di 2019, Ini Besarannya

Aktivitas sosial yang dilaksanakan salah satu komunitas di Pangkep

 

PAREPOS.CO.ID,PANGKEP– Kementrian Ketenagakerjaan telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2019 sebesar 8,03 persen. Angka ini berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kenaikan UMP juga berdampak pada kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). UMK di daerah penghasil bandeng ini naik sebesar 8,3 persen. Kenaikan itu dari Rp2.722.329 menjadi Rp2.941.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp218.671 dibandingkan tahun 2018.

Kenaikan ini, tentunya masih dibawah harapan para buruh yang menuntut kenaikan antara 12-15 persen. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep, Jufri Baso mengatakan, dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten yang digelar Kamis lalu, wakil buruh dan pengusaha sepakat pada angka 8,3 persen untuk kenaikan UMK tahun 2019.

Keputusan dewan pengupahan itu tercantum dalam bentuk rekomendasi usulan UMK Tahun 2019, yang sudah ditandatangani oleh Bupati Pangkep, H Syamsuddin A Hamid dan telah dikirim ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Tinggal di tandatangani Pak Gubernur SK UMK Pangkep 2019. Kami berharap cepat ditandatangani pak gubernur supaya ada waktu sosialisasi,” kata Jufri, Minggu 18 November 2018.

Salah satu wakil buruh yang duduk dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Pangkep, Muhammad Idrus mengatakan, meski para pekerja sangat berharap kenaikan hingga 15 persen, namun dasar penetapan UMK yang mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015 yang mengatur penetapan upah minimum berdasarkan inflasi dan PDB maka kenaikan 8,3 persen tetap diterima.

Idrus berharap, setelah SK Gubernur telah terbit, seluruh pengusaha menjalankan kewajibannya membayar UMK sesuai aturan. “Dewan pengupahan akan mengawal terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan kenaikan tersebut, dan akan memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk memberi sanksi bagi yang melanggar,” ucap Idrus. (awi/ade)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!