Ibarat Gadis Cantik, KORPRI Jadi Rebutan – Pare Pos
Opini

Ibarat Gadis Cantik, KORPRI Jadi Rebutan

Ibrahim Manisi

 

TANGGAL 29 November 2018 lalu, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) genap berusia 47 tahun terhitung sejak didirikannya pada, 29 November 1971. KORPRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, BUMD dan pegawai anak perusahaan, dan perangkat Pemerintah Desa. Organisasi ini didirikan sesuai KEPRES RI No. 82 Tahun 1971. Karena itu KORPRI sering dikaitkan dengan PNS.

Oleh: Ibrahim Manisi

Pegawai Negeri Sipil yang secara non kedinasan merupakan tulang punggung KORPRI memiliki lima butir janji atau komitmen terhadap Negara 5 Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat umum. Namun pada era Orde Baru, kelima sumpah/janji KORPRI tersebut justeru dijadikan dasar untuk memperkuat kekuasaan rezim Orde Baru dengan dalih untuk menciptakan stabilitas nasional guna menjamin kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Jika menyimak sejarah keberadaan KORPRI di Indonesia, tak ubahnya seorang gadis cantik nan seksi yang jadi rebutan penguasa dan partai politik sejak dari zaman pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan militer Jepang dan Orde Lama sampai pada Orde Baru. Bahkan hingga Orde Reformasi pun masih dihitung sebagai basis kekuatan penguasa atau petahana jelang Pilkada dan Pilpres.

Mengapa KORPRI jadi rebutan? Ternyata, secara kwantitas, jumlah anggota KORPRI memang menggiurkan diperebutkan penguasa dan partai politik. Itu sebabnya Golongan Karya melalui kekuasaan Presiden Soeharto terus merangkulnya selama 26 tahun hingga runtuhnya rezim Orde Baru pada peristiwa 21 Mei 1998 yang memaksa Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya BJ. Habibie.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah PNS yang saat ini berubah menjadi ASN (Aparat Sipil Negara), pada bulan Juni 2016, jumlahnya mencapai 4.538.154 orang. ASN yang berada di pusat atau di tingkat kementerian/lembaga hanya sekitar 950.843 orang, dan di daerah tercatat 3.587.311 orang.

Dilihat berdasarkan jabatan fungsional tertentu, maka jabatan guru yang paling banyak; 1.712.848 orang, yang terdiri dari 673.870 orang laki-laki atau 21,17 persen dan perempuan 1.038.978 orang atau 44,98 persen. Bahkan jumlah guru ASN di Indonesia mencapai 74,15 persen dari seluruh ASN yang ada di seluruh Indonesia. Sisanya merupakan ASN pada tenaga kesehatan sebanyak 193.090 orang (8,36 persen) dan Tenaga Teknis sebanyak 404.095 orang atau sekitar (17,49 persen). Jumlah PNS tersebut secara politis cukup menggiurkan.

UU No. 3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, justeru makin memperkokoh fungsi KORPRI dalam memperkuat Golongan Karya mendukung Penguasa Orde Baru melanggengkan kekuasaannya. Barulah pemerintahan Era Reformasi, yang mendorong Korpri untuk benar-benar Netra dan kembali berorientasi pada tugas pelayanan dan senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme.

Maka lahirlah PP Nomor 12 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi anggota Parpol. Dengan berlakunya UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, Pasal 2 huruf f bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN yang bukan pejabat sudah bisa bernafas lebah. Tetapi yang punya jabatan masih akan tertekan batin dari atasannya

Meski begitu, pada Pilkada serentak 2018 masih banyak pejabat dan ASN terjebak lantaran belum memahami posisinya yang harus netral dan independen sehingga banyak yang terkena sanksi administrasi dan pidana. Semoga di Pileg dan Pilpres 2019, ASN sudah dapat menjalankan fungsinya secara profesional dan sudah menjaga netralitas dan independensinya. Selamat HUT KORPRI yang ke 47 tahun (29 November 1971 – 29 November 2018). (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!