KPU Polman Warning Peserta Pemilu Laporkan Dana Kampanye – Pare Pos
Politik

KPU Polman Warning Peserta Pemilu Laporkan Dana Kampanye

Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, M Danial

 

PAREPOS.CO.ID, POLMAN — Masa kampanye Pemilu Tahun 2019 kini memasuki bulan ketiga, setelah dimulai tanggal 23 September yang lalu. Menjelang pergantian tahun 2018 ke 2019, peserta Pemilu diingatkan kewajiban menyampaikan laporan dana kampanye tahap kedua, berupa Laporan Penerimaan Sementara Dana Kampanye ( LPSDK) ke KPU pada 2 Januari 2019. Ketentuan mengenai Dana Kampanye diatur dalam Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye.

Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, M Danial, mengatakan, dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang atau jasa yang digunakan peserta Pemilu membiayai semua kegiatan kampanye. Tiga jenis laporan dana kampanye, Terdiri LADK (laporan awal dana kampanye), LPSDK, dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, jelas Danial, Kamis 6 Desember, siang tadi.

Dalam waktu dekat, kata Danial, KPU Kabupaten Polman akan menyurat secara resmi kepada pimpinan Parpol dan tim kampanye Pilpres tingkat kabupaten, mengingatkan kewajiban menyampaikan LPSDK pada awal Januari 2019.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 15 Parpol di Polman yang mengusulkan calon anggota legislatif DPRD kabupaten begitupun Tim Kampanye Paslon Pilpres Jokowi-Maruf Amin dan Tim Kampanye Paslon Pilpres Prabowo-Sandi, telah menyampaikan LADK ke KPU Polman sebelum batas waktu tanggal 22 September yang lalu.

Tahap kedua, adalah LPSDK yang harus disampaikan ke KPU Kabupaten Polman paling lambat tanggal 2 Januari 2019 pukul 18:00 Wita, Ini mengingatkan. LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dana kampanye setelah pembukuan LADK sampai sebelum penyampaian ke KPU sesuai tingkatannya. Tahap terakhir laporan dana kampanye peserta Pemilu ke KPU, menurut Danial, LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) yang harus disampaikan paling lambat tanggal 15 April 2019.

Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LPPDK sesuai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenai sanksi yaitu tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih, walau memeroleh suara mencapai jumlah perolehan kursi di Dapilnya,” tuturnya.(win/ade)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!