Cegah Politik Uang, Ini Langkah Upaya Panwascam di Sidrap – Pare Pos
Politik

Cegah Politik Uang, Ini Langkah Upaya Panwascam di Sidrap

 

PAREPOS.CO.ID, SIDRAP — Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Sidrap gencar melakukan sosialisasi pencegahan money politik atau politik uang menjelang pemilu 2019. Seperti yang dilakukan Panwascam Watang Sidenreng. Bagi-bagi brosur tolak politik uang di sejumlah titik keramaian seperti di pasar sentral Empagae, Jumat, 4 Januari.

Kordiv SDM Panwascam Watang Sidenreng, Ersan mengatakan, langkah yang diambil itu bertujuan untuk mencegah lebih dini perbuatan-perbuatan pelanggaran pemilu 2019. “Sesuai instruksi Bawaslu Sidrap, kami akan terus melakukan langkah-langkah pencegahan salah satunya dengan membagi-bagikan brosur tolak politik uang,” ucapnya.

Dijelaskannya, larangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan harus diketahui masyarakat umum. Disebutkannya, dalam pasal 523 poin 1,2,dan 3 dijelaskan pada poin pertama bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja manjajanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung dipidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24 juta.

Kemudian, di poin kedua setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak 48 juta.

Pada poin ketiga dijelaskan setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara manjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak 36 juta.

Dengan demikian, kata Ersan menghadapi pemilu nantinya pihaknya mengajak masyarakat untuk berani menolak dan melaporkan segala bentuk kecurangan yang ada di daerah masing melalui panwaslu kelurahan/desa panwaslu kecematan dan Bawaslu kabupaten. “Ini diharapkan dengan tujuan supaya pemilu bisa berjalan dengan aman, dan baik tanpa ada praktek-praktek kecurangan,” tutup Ersan. (ira)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!