Dirut RSUD Pangkep Nilai Program SCF Bukan Solusi – Pare Pos
Pro Daerah

Dirut RSUD Pangkep Nilai Program SCF Bukan Solusi

Dirut RSUD Pangkep, dr Annas Ahmad

 

PAREPOS.CO.ID, PANGKEP — Program Supply Chain Financing atau disingkat SCF yang bisa dimanfaatkan fasilitas kesehatan (faskes) untuk pembiayaan pelayanan kesehatan. Program SCF bagi mitra faskes BPJS Kesehatan merupakan program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan kepada faskes mitra BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambil alihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.

Melalui program itu lah, pihak rumah sakit diminta untuk mengajukan pinjaman kepada bank, untuk menalangi pembayaran klaim BPJS kesehatan terhadap rumah sakit. Mengingat saat ini, pihak BPJS kesehatan mengalami defisit, hingga pihak rumah sakit harus survaiv selama 6 bulan, seperti halnya yang terjadi pada lingkup Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pangkep.

Dimana, selama 6 bulan berjalan pembayaran klaim RSUD Pangkep belum terbayarkan oleh BPJS. Menurut Dirut RSUD Pangkep, dr Annas Ahmad, program tersebut bukanlah win solusi melainkan solusi membebankan. Lantaran, dinilainya mestinya pihak rumah sakit saat ini hanya memikirkan persoalan maksimal pelayanan.

Namun, harus memikirkan lagi persoalan mengajukan pinjaman kepada bank. “Rasionya seperti ini, pihak BPJS yang menunggak pembayaran klaim terhadap rumah sakit, kok pihak rumah sakit yang harus berurusan dan mengajukan ke bank untuk pinjaman dana talangan. Ini tentunya, membebankan lantaran kami harusnya memikirkan pelayan kesehatan maksimal, lalu dibebankan lagi dengan persoalan ini. Kita sudah jalankan tugas, melayani pasien yang ditanggung oleh BPJS, lantas soal pembayaran klaim kami lagi yang harus mengurusnya,”tukas dr Annas.

Lebih jauh dijelaskan dr Annas, persoalan defisit BPJS kesehatan ini, akan berdampak seperti mata rantai, jika solusi itu tak dikaji sebaik mungkin menghasilkan solusi terbaik. “Tentu saja sangat berdampak, dan bisa saja rumah sakit yang tak mampu survaiv akan kolaps. Pelayanan tenaga kesehatan bisa saja berdampak, ketersediaan obat akan terbatas, karena pihak distributor obat terdapat aturan tersendiri, jika lewat dari 90 hari pembayaran belum dilakukan, maka tidak dapat lagi didistribusikan, selanjutnya, pihak farmasi pun tidak dapat memproduksi obat, lantaran bagaimana mereka dapat memperoleh bahan baku jika tidak ada modal yang berputar,”jelasnya.

Diungkapkan, untuk Pangkep sendiri, rata biaya klaim perbulan yang harus dibayarkan oleh pihak BPJS kesehatan sebesar Rp. 4miliar, dikali enam bulan belum terbayarkan. “Kita tidak dapat berbuat banyak untuk survaiv. Jika sudah tidak bisa lagi, terpaksa kita terima program SCF itu. Itupun, pastinya pihak bank hanya mampu menalangi satu bulan pertama, ketika itu pun menunggak lagi maka pastinya pihak bank pun tidak akan memberikan lagi,”pungkasnya. (awi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!