Hambat Gaji Pensiunan ASN, BKPSDM Diminta Proaktif – Pare Pos
Metro Pare

Hambat Gaji Pensiunan ASN, BKPSDM Diminta Proaktif

Ketua DPRD Parepare, Ir H Kaharuddin Kadir MSi

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Aparat Sipil Negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare belum menerima Surat Keputuan (SK) pensiun. Dampaknya, beberapa pensiunan ASN tersebut belum menerima gaji pensiun. Bahkan ada diantaranya yang sudah pensiun selama tujuh bulan, namun belum menikmati gaji akhir masa pengadiannya. Itu lantaran SK pensiun belum terbit.

Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir meminta pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) untuk lebih proaktif mengurus SK para pensiunan ASN tersebut. “Para pensiun itu tentunya ingin menikmati hari pensiunnya lebih baik bersama isteri dan anak-anaknya. Tapi kalau ada seperti itu, tentu justru menyebabkan mereka kesulitan,” ujar legislator Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, jika pencetakan atau penerbitan SK pensiun disebabkan karena adanya aplikasi, maka BKPSDM harus proaktif mengkomunikasikan dengan Kantor Regional (Kanreg) BKN di Makassar. Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Parepare, Ramli AP yang dihubungi terpisah menjelaskan, pihaknya terus berupaya dan mengkomunikasikan dengan pihak BKN di Makassar. “Pada saat kita mau cetak SK dari BKN itu, ternyata dalam aplikasi Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) itu kosong. Apalagi prosesnya sudah sistem online,” kata Ramli.

Ia mengatakan, proses pencetakan SK Pensiun juga terhambat karena kesibukan Kanreg BKN dalam pelaksanaan CPNS 2018. “Sudah dilakukan secara tersurat, tapi karena tenaga operator BKN terbatas karena terpakai saat CPNS untuk tujuh provinsi wilayah Kanreg Makassar, sehingga berdampak pada aplikasi PPO itu. Kita di pemerintah daerah mau mencetaknya, tapi belum ada diaplikasi, apalagi ada barcode-nya,” jelas Ramli.

Dengan begitu, Ramli pun meminta kesabaran beberapa pensiunan ASN yang belum terbit SK pensiunnya. Soal adanya ASN yang pensiun sudah setahun, tapi belum terbit SK pensiun. Menurut Ramli, yang bersangkutan masih ada kekurangan dokumen kelengkapan sabagai syarat yang harus dilampirkan. Kasubid Perencanaan dan Pemberhentian BKPSDM Kota Parepare, Guntur Menca menambahkan pihaknya sambil melakukan pemberkasan, juga akan menemui langsung pihak Kanreg BKN di Makassar. “Ini karena adanya penerapan aplikasi PPO. Tapi kita terus berupaya,” kata Guntur.

Ia menyebutkan, pencetakan SK Pensiun kini diambil alih oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota sejak kebijakan aplikasi PPO yang diterapkan BKN. “Semuanya dicetak pemerintah kabupaten/kota. Kecuali bagi jabatan pimpinan tinggi utama dicetak oleh BKN pusat, termasuk jenjang fungsional utama,” pungkasnya. (sar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!