Pencemaran Laut di Parepare, Walhi Sulsel Desak Kepolisian Tetapkan Tersangka   – Pare Pos
Metro Pare

Pencemaran Laut di Parepare, Walhi Sulsel Desak Kepolisian Tetapkan Tersangka  

Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin

 

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Pencemaran laut yang diakibatkan rembesan solar di perairan sekitar Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Parepare milik PT Pertamina, kini mulai menuai sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan serta pakar dan pemerhati lingkungan.

Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin mendesak kepada pihak kepolisian baik Polres Kota Parepare maupun Polda Sulsel untuk segera menetapkan tersangka pada kasus pencemaran lingkungan. Penetapan tersangka harus segera dilakukan, dimana sanksi mengacu pada UU 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Muhammad Al Amin menjelaskan, saat ini pihak PT Pertamina harus memperhatikan dan mulai berfikir memberikan kehidupan kepada masyarakat yang terkena dampak dengan pencemaran laut tersebut. Terkait harapan masyarakat untuk mendapatkan kompensasi, kata Al Amin, itu hanya merupakan sebuah strategi saja.

Namun, jika ada cara yang lain yang bertujuan memberikan penghidupan bagi masyarakat terdampak harus segera dilakukan, bagaiamana pun caranya. “Sejak tumpahan itu ada maka sejak saat itu pihak Pertamina bertanggungjawab atas segalanya. Tidak bisa menunggu hasil laboratorium untuk memastikan apakah itu paparan solar. Karena indikasinya sangat kuat akibat tumpahan minyak,”ujarnya, Sabtu 12 Januari 2019.

Melihat kondisi ini, Walhi mendesak Pertamina untuk bertanggungjawab baik dalam aspek pemulihan lingkungan maupun hak rakyat utamanya mereka yang tinggal diwilayah pesisir. “Ini desakan moril, dan dalam UU lingkungan hidup sudah dijelaskan dengan jelas barang siapa yang mencemari lingkungan dengan limbah dari produk bahan berbahaya dan beracun (B3) sudah bisa diberi sanksi,”tegasnya.

Ditambahkannya, jika Walhi melihat persoalan ini sudah menjerat pihak manajemen Pertamina untuk bertanggungjawab akan aktivitasnya di depan hukum. Selain itu, masyarakat nelayan bisa menggugat ganti rugi kepada Pertamina, karena selama ini pastinya mereka selalu mengklaim dan menjanjikan keberadaan mereka tak akan menganggu aktivitas nelayan dalam bentuk amdal.

Tapi faktanya tidak, karena Solar itu tumpah dilautan dan itu telah melanggar amdal mereka sendiri. “Masyarakat berhak menuntut, tapi ada baiknya Pertamina bersikap bijaksana memberikan kompensasi kepada mereka yang terkena dampak tumpahan minyak tersebut. Belum lagi Pertamina selama ini diklaim sebagai perusahaan yang ramah lingkungan,”ungkapnya.

Terpisah, Pakar dan Pemerhati Lingkungan, Prof Kahar Mustari memberikan empat poin akan pencemaran lingkungan yang terjadi di sepanjang pantai Soreang, Kota Parepare. Pihak Pertamina harus bertanggungjawab agar dampak lingkungan berupa pencemaran harus segera ditanggulangi.

Pertamina harus berjanji agar kejadian tersebut tidak terulang dimasa mendatang. Pertamina harus memberi ganti rugi bagi masarakat yang terdampak. Dan Pemerintah Kota Parepare dan instansi terkait untuk dapat bekerjasama dengan PT Pertamina dan LSM untuk dapat menganaisa dampak lingkungan yang terjadi. (ade)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!