GSBN Aksi Depan Kantor Bupati Maros, Ini Alasannya

by

 

PAREPOS.CO.ID. MAROS – Puluhan Massa yang dari Gabungan Serikat Buruh Nusantara (GSBN) yang dipimpin oleh koordinator aksi, Ari Mustari berdemo di depan kantor Bupati Maros, di Jalan Jenderal Sudirman, Selasa 12 Februari, siang tadi.

Aksi protes buruh tersebut dipicu karena upah yang diberlakukan oleh perusahaan yang ada di wilayah komplek pergudangan 88 Kecamatan Marusu.

Buruh tidak menerima perlakukan pihak perusahaan lantaran masih di upah Rp 1,2 juta perbulan. Upah tersebut jauh dibawah UMP. Mereka sudah beberapa kali dijanji untuk dinaikan upahnya, namun perusahaan tidak merealisasikannya. ”

Kami hanya diupah Rp 1,2 juta perbulan. Upah itu tidak cukup. Hampir semua buruh, sudah berkeluarga. Uang itu hanya cukup untuk digunakan masing-masing buruh. Terus bagaimana dengan keluarga kami,”ujar Ari dalam orasinya.

Para pendemo pun mendesak Pemkab Maros, khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) agar memperketat pengawasan. ”

Perlu diawasi dengan ketat, jika tidak perusahaan yang ada di wilayah komplek pergudangan 88 akan terus berlakukan upah dibawah minimum. Perusahaan leluasa mengupah buruh, lantaran tidak diawasi,”tegasnya.

GSBN pun mendesak pemerintah supaya turun ke lapangan, dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan di kawasan Pergudangan 88 Marusu.

Selain persoalan upah perusahaan di 88, pelanggaran dari segi perizinan maupun ketenagakerjaan juga menjadi tuntutan pendemo. ” Pimpinan perusahaan hanya mau meraup keuntungan banyak, sementara nasib buruh tidak diperhatikan,”timpalnya.

Kedatangan puluhan massa di Kantor Bupati Maros, diterima oleh Kepala Disnakertrans, Muh Ferdiansyah di gedung Baruga kantor Bupati Maros. Ferdi mempersilahkan buruh masuk ke kantor bupati, untuk memperjelas tuntutannya. Ia pun mengapresiasi aspirasi dari buruh GSBN dan akan disampaikannya langsung kepada Bupati Maros, Hatta Rahman.

Ferdi mengaku prihatin dengan ulah perusahaan yang berada di wilayah komplek pergudangan 88 yang mengupah buruh, dibawah standar.

Pihak perusahaan juga telah memecat beberapa buruh, karena dinilai melanggar. Pemecatan dilakukan tanpa sesuai prosedur.

Jika ada yang melanggar, jangan langsung dipecat. Ada proses yang harus dijalankan. “Ada namanya surat peringatan, tapi ini langsung memecat,”ungkapnya.

Untuk masalah upah, kata Ferdi, dirinya berpihak kepada buruh. Seharusnya buruh diberikan upah sesuai UMP. Bukan malah dibawahnya. Perusahaan dinilai melanggar aturan.

Setelah menerima buruh, Ferdi langsung turun ke lokasi untuk menemui pimpinan perusahaan. Upah yang harus diberlakukan harus standar. ”

Kalau begini, saya dukung kalian. Kok ada upah dibawah ketentuan. Kita sama-sama ke lokasi. Hari ini saya datangi perusahaan,”tegasnya.(ila)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *