Kuota PPPK, Parepare 133 dan Barru 124 Orang – Pare Pos
Ajatappareng

Kuota PPPK, Parepare 133 dan Barru 124 Orang

Wali Kota Parepare bersama Sekda Parepare Iwan Asaad

 

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru telah menerima kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan diterima. Dilingkup Pemkot Parepare mendapatkan kuota 133 orang. Sedangkan di Pemkab Barru menerima jatah kuota 124 orang, dimana untuk tahap pertama, diprioritaskan untuk tenaga guru dan penyuluh.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Iwan Asaad mengatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan bahan dan kajian lebih lanjut terkait pelaksanaan penerimaan PPPK tersebut. Hanya saja, masalah anggaran, termasuk gaji menjadi kendala di daerah. “Memang yang menjadi persoalan adalah masalah anggaran. Untuk kuota PPPK, Parepare mendapatkan alokasi 133 orang,” katanya, kemarin.

Iwan menjelaskan, untuk gaji 133 orang itu dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 6 miliar tiap tahunnya. “Untuk alokasi anggaran tersebut, kami belum punya di tahun 2019. Sehingga hal ini akan dilaporkan secara rinci ke wali kota nanti,” ujarnya. Ditambahkannya, pihaknya akan melakukan komunikasi atau melobi ke pemerintah pusat terkait alokasi anggaran gaji bagi PPPK. “Kita juga akan melobi pusat agar anggarannya ditanggung pusat sendiri,” harapnya.

Sementara itu, Pemkab Barru melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi (PPI) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Barru, Hj Rahmatiah mengatakan, daerahnya mendapatkan kuota sebanyak 124 orang dari pusat dengan rincian 111 orang tenaga guru dan 13 orang untuk tenaga penyuluh. “Tahap pertama perekrutan PPPK untuk tenaga guru dan penyuluh,” katanya.

Rahmatiah menyebutkan, kuota yang diberikan itu berdasarkan jumlah tenaga honorer kategori dua (K2) yang ada. “Kalau tenaga kesehatan dan administrasi memang sudah tidak ada lagi, saat ini,” ujarnya. Rahmatiah menambahkan, penerimaan PPPK ini daerah masih terkendala anggaran. Karena memang tidak dianggarkan sebelumnya. “Jadi hampir seluruh daerah mengalami kesulitan dari segi pendanaan,” tandas Rahmatiah. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!