Terima LHE AKIP, Wabup Wajo : Kita akan Evaluasi Kembali

by

PAREPOS.CO.ID, ADVETORIAL — Wakil Bupati Wajo Haji Amran SE menerima Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2018 di Hotel Four Point Makassar bersama 173 Pemda di Wilayah III.

LHE AKIP tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Syafruddin.

Wilayah III ini meliputi 12 pemerintah provinsi, yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Menpan RB Menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2018 di Hotel Four Point Makassar bersama 173 Pemda di Wilayah III.

Wakil Bupati Wajo, Haji Amran SE pada kesematan itu didampingi Plt. Bappeda Kabupaten Wajo Hj. St. Kamariah, dari Inspektorat Daerah Dwi Apriyanto dan Kabag Organisasi Muhammad Ilyas.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, selain memberikan Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PANRB juga akan memberikan apresiasi terhadap pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik.

“Indikatornya, pemda telah mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sesuai sasaran yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pelaksanaan SAKIP diamanatkan melalui Undang-Undang No. 47/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PANRB terus mendorong implementasi SAKIP agar setiap Instansi Pemerintah mampu menerapkan manajemen berbasis kinerja secara tepat.

LHE AKIP yang diberikan oleh Kementerian PANRB juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan pada tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB juga bukanlah evaluasi terhadap dokumen Laporan Kinerja, melainkan evaluasi tehadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menyerahkan Rapor SAKIP bagi pemda di dua wilayah I di Bandung, dan wilayah II di Banjarmasin.

Wakil Bupati Wajo Haji Amran, SE mengatakan kalau akan melakukan evaluasi kembali dengan melihat rekomendasi Kemenpan RB yang mana perlu dibenahi.

“Insya Allah kedepan nilai kita akan lebih baik begitupula tata kelola pemerintahan di instansi Pemerintah,” ungkap Haji Amran.

(Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Pemkab Wajo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *