DPRD Wajo Sarankan TPP Dibayarkan Tanpa Potongan

by

PAREPOS.CO.ID, ADVETORIAL — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo menyarankan agar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dibayarkan tanpa harus dilakukan pemotongan.

Ketua Komisi II DPRD Wajo Asry Jaya A Latief mengungkapkan jika DPRD Wajo telah melakukan rapat terkait pembayaran TPP tersebut. Kata dia, dalam hasil rapat DPRD Wajo dan semua Ketua Fraksi sepakat dan disarankan agar TPP dibayarkan tanpa adanya potongan.

“Hasil rapat DPRD dan semua Ketua Fraksi disarankan dibayarkan semua TPP tanpa potongan terkecuali ketika peraturan bupatinya berubah, barulah juga berubah nilai dan perhitungannya,”ungkap, Asry Jaya politisi asal Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Wajo Andi Gusti Makkarodda mengatakan pegawai mesti diberikan TPP. Hal tersebut agar kinerjanya makin baik.

“Kalau pemerintah daerah merasa berat, boleh saja dicabut atau dipangkas. Silahkan hapus, akan tetapi harus ada peraturan Bupati yang mencabut itu,”tegasnya

Pria berakronim AGM ini menjelaskan terkait TPP pegawai sudah ada peraturan bupati sebelumnya. Sehingga mesti di selesaikan terlebih dahulu.

“Peraturan bupati sama halnya kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan, karena telah menyetujui itu. Ketika hendak memangkas ataupun mencabut nanti pada saat perubahan,”jelas politisi Partai NasDem ini.

Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Wajo Ir. Junaidi Muhammad menolak secara tegas seiring adanya surat Bupati Wajo terkait pembayaran TPP yang akan dipotong hingga 60 persen.

“Kalau dipotong  60% , kan kasihan PNS yang merupakan bagian dari rakyat. Kasihan mereka yang telah menggantungkan harapanya kepada PAMMASE, kiranya ini mohon ditinjau kembali,”harap Ir Juanaidi.

Selain itu, alasan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menolak secara tegas pemotongan TPP pegawai. Kata dia, lantaran adanya peraturan Bupati Wajo sebelumnya.

“Belum ada aturan baru terkait TPP, pada dasarnya saya tidak terima jika harus dipotong. Mereka telah melakukan tugas dan kewajiban selaku PNS, sehingga kasihan ketika TPP harus dipotong dan mudah-mudahan Pak Bupati menerima dengan baik pernyataan saya ini,”tegasnya.

Informasinya, TPP pegawai segera akan dibayarkan untuk Surat Penyediaan Dana (SPD) akan diterbitkan setelah dilakukan validasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Sebelumnya, dalam surat Bupati Wajo H Amran Mahmud disebutkan bahwa pembayaran TPP lingkup Pemkab Wajo dilakukan pengurangan hingga 60%. Alasannya, kondisi keuangan daerah yang memperihatinkan dewasa ini.

Untuk mengatasi defisit pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 dan kewajiban pemerintah daerah dalam pembayaran utang tahun 2018 terpenuhi. Termasuk untuk mengakomodir visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wajo periode 2019-2024 sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Sumber : Humas dan Protokoler DPRD Kabupaten Wajo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *