Kuota PTSL Sidrap Capai 10.250 Bidang Tanah

by

 

 

PAREPOS.CO.ID, SIDRAP — Kabupaten Sidrap mendapatkan kuota program sertifikat nasional Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sebanyak 10.250 bidang tanah.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidrap, Syamsuddin K saat dihubungi, Kamis, 21 Maret

“Tahun ini, kami kembali mendapatkan kuota PTSL sebanyak 10.250 bidang tanah yang akan disertifikat secara gratis,” katanya.

Kendati demikian, kata dia hanya biaya patok, dan materai yang di bayar sebesar Rp250 ribu. Itu berdasarkan Perbup Sidrap yang telah di SK kan Bupati. Selebihnya itu dibiayai oleh pemerintah.

Dikatakannya, dari 10.250 PTSL itu ada 250 bidang untuk dibuatkan sertifikat UKM. Seluruh program itu tersebar di enam desa/kelurahan di dua Kecamatan.

Daerah tersebut yakni Kanie, Otting, Bila, Kalosi Alau, Kampale, dan Padangloang Alau. Ke enam daerah itu berada di Kecamatan Maritenggae, dan Pitu Riawa.

“Tahun ini juga kita akan rampungkan dua desa lengkap PTSL yaitu Kalosi Alau 1.967 bidang tanah, dan 1.641 di Kampale. Artinya semua tanah di wilayah ini sudah terdaftar dan bersertifikat,” ucapnya.

Syamsuddin menambahkan, Sidrap juga mendapatkan tambahan kuota sertifikat untuk Pendaftaran Penguasaan Pemilik Tanah (P4T) sebanyak 1.000 bidang tanah.

Secara keseluruhan, saat ini kata dia program sudah memasuki tahap pengukuran dan pendaftaran data yuridis.

“Semua personil BPN Sidrap, dibantu aparat desa, babinsa dan babinkamtibmas turut membantu dalam mengsingkronkan data yang ada dibawah,” jelasnya.

Dikatakannya, saat ini juga sudah memasuki tahap pengumuman yaitu 300 bidang PTSL. Tahap pengumuman selama 14 hari.

Menurutnya, 300 bidang tanah itu akan segera diterbitkan sertifikatnya setelah berakhirnya pengumuman. “Dan secara keseluruhan, saya targetkan bisa rampung pada Oktober mendatang,”tandasnya.

Diketahui, tiga tahun terakhir kuota PTSL di Sidrap terus meningkat mulai 2017 hanya sekitar 3.500, 2018 ada 8.190, dan 2019 diberikan sebanyak 10.250 bidang.

Rencananya, program pemerintah pusat ini hingga 2024 mendatang dengan artian semua tanah di tingkat desa dan kelurahan di Indonesia, termasuk Sidrap sudah lengkap terdaftar. (ira)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *