Difasilitasi Kemendagri, Pemkab Sidrap Ogah Bahas Tambahan Wilayah Bagi Parepare

by

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Pembahasan tapal batas antara Parepare dan Sidrap yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), belum menghasilkan kesepakatan. Bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap menolak, sebab tak mau wilayahnya dicaplok. Mantan Kabag Pemerintahan Pemda Sidrap yang kini menjabat Kepala Dinas Koperasi, Andi Safari Renato MSi menegaskan, untuk membahas tapal batas di mana akan ada tambahan wilayah Parepare, Pemerintah Sidrap menolak membahasnya.

Apalagi sudah ada kesepakatan pada 2017 lalu, mengapa dibahas lagi di 2019. “Kami menolak untuk membahas. Sebagai utusan pemerintah Sidrap, saya seakan gemetaran kalau membicarakan soal ini. Sebab sudah dibahas di tahun-tahun sebelumnya dengan melakukan beberapa kali pertemuan,” tandasnya. Andi Safari Renato menjelaskan, soal program Pemkot Parepare yang membutuhkan lahan, mestinya dilakukan di wilayah sendiri, tidak masuk ke wilayah Kabupaten Sidrap. “Kami tidak ingin ada masalah, dan tetap berpedoman dengan hasil kesepakatan pada 2017 lalu,” katanya.

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kota Parepare, H Iwan Asaad AP MSi didampingi oleh Asisten I, Hj Amina Amin, di Ruang Data Kantor Walikota Parepare, Rabu 10 April 2019. Selain dari Kemendagri, kegiatan dihadiri Kabag Pemerintahan Parepare, Andi Erwin Pallawarukka MSi, pihak BPN dan Kehutanan Kota Parepare, serta sejumlah pejabat lainnya. Pertemuan itu tidak dihadiri perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulsel dan Kabupaten Pinrang.

Sekda Parepare, H Iwan Asaad AP MSi mengatakan, tindak lanjut pembahasan tapal batas di Jakarta, belum lama ini, meminta Sekkot Parepare bertemu dengan Sekda Sidrap. Namun ia mengakui hingga saat ini belum bertemu untuk membahas masalah itu. Poin sehingga tapal batas antara Sidrap dengan Parepare ditetapkan, karena Pemerintah Kota Parepare telah memprogramkan perluasan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan perluasan kawasan perumahan di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

Sementara perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Ani menjelaskan bahwa pihaknya turun ke Parepare dengan tujuan menindaklanjuti hasil pertemuan di Jakarta. Salah satunya, turun lapangan untuk melihat lokasi yang sebenarnya. “Permintaan Parepare soal lahan, itu tidak akan dilakukan jika kedua daerah tidak sepakat. Kami sebatas memfasilitasi saja dan mengagendakan turun ke lokasi. Kalau kedua daerah tidak sepakat, tentunya tidak bisa dilakukan, karena itu penting juga dilakukan peninjauan lokasi. Insya Allah besok,” tegas Ani. Ada tiga daerah yang berbatasan, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang. (anj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *