Masa Tenang, Ini Sanksi Bagi Pelaku Politik Uang

by

PAREPOS.CO.ID, SIDRAP — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidrap secara serentak kembali melakukan sosialisasi pencegahan politik uang.

Kegiatan pencegahan politik uang memasuki masa tenang 14-16 April itu melibatkan seluruh pengawas baik PTPS, PPL hingga Panwascam se-Sidrap.

Seperti halnya terlihat di wilayah Selatan Sidrap, tepatnya di depan pasar Sentral Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Minggu, 14 April.

Dititik ini, sosialisasi tersebut melibatkan pengawas dari Tellu Limpoe dan Panca Lautang dengan berpakaian seragam lengkap.

Selain konvoi pencegahan politik uang, mereka juga membagi-bagikan stiker tolak politik uang ke sejumlah pengendara yang melintas di depan pasar.

Di lokasi tersebut, juga terlihat Kapolres Sidrap, AKBP Budi Wahyono turut mengsosialisasikan pencegahan politik uang dengan memasang stiker ke pengendara.

Disela-sela kegiatan, Kapolres Sidrap, AKBP Budi Wahyono mengatakan, ini adalah tanggung jawab bersama dalam menyukseskan pemilu 2019.

Dia mengaku, dirinya dan seluruh jajarannya senantiasa siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk menjaga agar pemilu bisa berjalan aman, damai, dan sejuk.

“Ini merupakan bentuk sinergitas kami bersama unsur pihak penyelenggara pemilu, kami selalu open dan pastinya siap memberi rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga,” ucapnya.

Ketua Bawaslu Sidrap, Hasmawati Salam mengaku mengapresiasi atas partisipasi jajaran Polres Sidrap dalam membantu jajaran Bawaslu untuk bersama-sama melakukan pencegahan politik uang.

“Kami apresiasi jajaran Polres Sidrap yang turut membantu dalam melakukan pencegahan untuk tidak terjadi politik uang pada pemilu 2019 ini,” ucapnya.

Dikatakannya, bahwa UU Pemilu sangat jelas mengatur saksi politik uang pada masa tenang, serta saat pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2019.

Ditegaskannya, dalam Pasal 523 (2) UU NO 7/2017, Pasal 523 (3), Pasal 515 UU NO 7/2017 setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu, setiap orang, dengan sengaja, pada masa tenang, pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung.

Untuk tidak menggunakan hak, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah atau memilih peserta pemilu tertentu akan dipidana penjara dan denda.

“Pidana 4 Tahun dan Denda Rp48 Juta jika terjadi politik uang pada masa tenang. Begitu juga pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara akan Pidana 3 Tahun dan Denda Rp36 Juta,” tegasnya.

Tak hanya itu, kata Hasmawati Salam mengaku, sanksi administrasi politik juga akan dikenakan terhadap pelaku politik uang untuk peserta pemilu.

Hal itu tertuang dalam Pasal 286 UU No 7 Tahun 2017 dengan jelas mengatur pembatalan sebagai peserta pemilu baik sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (ira)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *