Serahkan LKPJ, Ini Penjelasan Wali Kota Parepare

by

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare Rapat Paripurna dengan agenda penyerahan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Parepare tahun 2018, Senin, 22 April, lalu.  Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD H Kaharuddin Kadir, Wakil Ketua M Rahmat Sjamsu Alam dan Andi Firdaus Jollong dan Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe, Wakil Wali Kota Parepare H Pengerang Rahim, Sekda H Iwan Asaad.

HM Taufan Pawe, mengatakan, secara garis besar, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini memuat informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Selain itu, kata dia, berisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 dan kebijakan tahunan daerah yang tertuang di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun 2018.

Menurutnya, penyampaian laporan ini adalah untuk memenuhi prinsip akuntabiltas kinerja penyelenggaraan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga masyarakat melalui DPRD dapat melakukan penilaian terhadap kenerja Pemerintahan Kota Parepare. Ia mengaku, pemerintah butuh pandangan dan masakan untuk memperbaiki kekurangan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah di tahun berikutnya. “Muatan LKPJ intinya menjelaskan, arah kebijakan umum pemerintahan yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah, kebijakan umum pengelolaan umum pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Muatan lainnya adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan tugas perbantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Tahun 2018, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp871 miliar lebih dan realisasinya mampu mencapai sebesar Rp823 miliar lebih atau 94,54 persen. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp150 miliar lebih, terealisasi sebesar Rp134 miliar lebih atau tingkat capaian sebesar 89,07 persen. (anj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *