Hak Angket Mengambang di Parepare, Kurtafati: Kita tak Ingin Dipermalukan

by

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Usulan hak angket yang digulirkan oleh sejumlah anggota dewan, bisa jadi tinggal cerita kiasan hingga akhir masa jabatannya yang tersisa dua bulan. Pasalnya, dalam rapat paripurna pengesahan pertanggungjawaban APBD 2018, Rabu 26 Juni, di kantor DPRD Parepare hal itu tak mencuat. Seperti diketahui pengusulan hak angket oleh 7 dari 25 anggota DPRD Kota Parepare, belum bisa memenuhi syarat dan tahapan sebelum bisa diwujudkan menjadi pansus.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kota Parepare, Kurtafati terkait pengusulan hak angket oleh 7 orang legislator. “Bukan kita tidak mau bahas soal hak angket, tentunya kami yang mengusulkan tidak ingin dipermalukan. Terlebih, syarat untuk mewujudkannya menimal 17 orang,”ujarnya,melalui telepon selulernya.

Namun, kata legislator PAN, dirinya bersama inisiator hak angket terus melakukan lobi-lobi dengan teman-teman dewan, bahkan hingga partai politik yang ada di DPRD Kota Parepare. “Kita tetap tidak putus asa dalam upaya tersebut, walau tersisa dua bulan lagi,”tegasnya.

Dalam berbagai kasus yang kini menggelinding dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, lanjut Kurtafati, sebagai perpanjangan tangan masyarakat berharap teman-teman di dewan lainnya bisa bergabung. Paling utama mereka yang kembali terpilih di DPRD untuk periode selanjutnya untuk mempertimbangkannya, untuk memenuhi syarat 17 orang atau 3/4 anggota dewan.

Dari data yang dihimpun Parepos Online, aturan mengenai hak angket dimuat dalam UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Sesuai pasal 79 ayat 3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Syarat dan tahapan hak angket diatur lebih rinci di pasal 199. Di situ dinyatakan bahwa hak angket diusulkan paling sedikit oleh 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan. ” Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir,” demikian bunyi pasal 199 ayat 3 UU MD3. (ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *