OPD Keciprat Dana DID, Kepala Bappeda Parepare: Segera Bertindak

by

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE – Organisasi perangkat daerah (OPD) yang keciprat dana insentif daerah (DID) agar segera action (bertindak) secepatnya. Nilainya pun mencapai kurang lebih Rp 25 Miliar. Berbeda dengan pembangunan gedung Call Centre 112 dan tambahan Pasar Lakessi, pelaksanaan perencanaan setelah dibuatkan perubahan peraturan walikota. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Parepare, Samsuddin Taha yang dihubungi, Minggu kemarin menjelaskan, untuk pembangunan

Call Center 112 Terpadu (CC112T) dialokasikan di anggaran perubahan sebesar Rp5 miliar, alokasi tambahan Pasar Lakessi Rp3 miliar, pengadaan bus sekolah Rp1 miliar. Selain itu, pengadaan alat kesehatan RS Hasri Ainun Rp3 miliar, pengadaan obat dan barang pakai habis dinas kesehatan Rp1 miliar, pembangunan trotoar Rp3 miliar, kelanjutan pembangunan gedung olahraga Rp1,3 miliar. “OPD masing-masing harus segera action secepatnya,” harap Samsuddin.

Selain dinas kesehatan, OPD yang mendapatkan DID adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (DKOP), Dinas PU dan Dinas Perhubungan. Dikatakan, anggaran diajukan ulang pada anggaran perubahan, karena sesuai perhitungan konsultan dan perencana kegiatan, anggaran yang sebelumnya disiapkan tidak mencukupi.

Untuk pembangunan tahap pertama CC112T tahun 2018 lalu, telah dianggarkan Rp3,8 milliar. CC112T akan menggabungkan tiga layanan dengan satu panggilan darurat melalui 112, diantaranya Unit Call Centre 112 Dinas Kesehatan, Unit Damkar dan Unit BPBD. Akan ada operator di Call Center 112 yang bertugas mengalihkan setiap aduan permohonan masyarakat ke unit tujuan pemesanan urgensi. “Tujuannya, untuk memudahkan pelayanan pada warga. Sehingga semua memungkinkan satu gerakan pelayanan hanya dengan satu informasi yang diterima dari warga,” kata Samsuddin.

Menurutnya, CC112T direncanakan beroperasi 2019. Termasuk, kata dia, finalisasi seluruh item bangunan yang berdiri di lahan eks Madrasah Hafidziyah Parepare harus dirampungkan tahun ini, karena menggunakan DID. “Sesuai aturan, kegiatan yang menggunakan DID, memang harus rampung dalam satu tahun yang sama,” jelasnya.
Sementara PPK pembanguan CC112T, Sukriadi mengatakan, estimasi awal pembangunan CCT 112 pada saat perencanaan diperkirakan menelan anggaran hingga Rp10 miliar.

Mengantisipasi terulangnya kesalahan yang sempat terjadi pada pembangunan tahap pertama, meski dinilai minor, namun pihak PUPR Parepare tahap perencanaan tahap dua mewajibkan pihak konsultan mempresentasikan kegiatan berikutnya, sehingga akan langsung diteliti dan ditelaah agar kekurangan yang terjadi, nantinya bisa lebih dikendalikan.

Sekadar diketahui, pemberian DID bertujuan mendorong agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), memotivasi daerah agar berupaya untuk selalu menetapkan APBD tepat waktu, dan mendorong agar daerah menggunakan instrumen politik dan instrumen fiskal untuk secara optimal mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(anj/ade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *