Barang Impor Konsumsi Dibatasi, Pedagang Mengeluh di Parepare

by
H Husni

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Informasi adanya pembatasan pembelian barang impor konsumsi rumah tangga, mulai dikeluhkan para pedagang di Kota Parepare. Pasalnya, pembelian produk impor asal Malaysia yang selama ini diperjualbelikan mulai dibatasi pembeliannya. “Sudah dua minggu terakhir ada pelarangan barang impor yang masuk melalui Pelabuhan Nusantara, jika melebihi batasan,”kata H Husni salah satu pedagang barang impor di Kota Parepare, Jumat 12 Juli 2019.

H Husni mengakui, pembatasan pembelian barang konsumsi rumah tangga itu juga berlaku di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. ” Kalau kita ke Malaysia belanja, batasan pembelian hanya 600 Ringgit Malaysia (MYR) atau sekitar Rp 2.050.564 untuk hitungan perbulan,”jelasnya.

Dampak dari pembatasan tersebut, sejumlah bahan konsumsi impor yang biasa diperjualbelikan kini sangat sedikit. Ia pun berharap agar, pembatasan barang impor konsumsi rumah tangga itu tidak terlalu dihambat walau tujuannya adalah menahan laju barang impor.

Tak Ada Batasan

Kepala Bagian Penindakan dan Pendidikan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Parepare, Fainal Mastang membenarkan adanya pembatasan barang impor sesuai ketentuan dari pihak berwenang dan instansi terkait. Akan tetapi untuk di Kota Parepare, itu tidak ada sama sekali pembatasan karena perdagangan terjadi hanya antar pulau. “Kalau ada barang impor yang tiba datang ke Pelabuhan Nusantara, itu tidak ada batasan karena perdagangannya pun hanya antar pulau,”jelasnya.

Terpisah, Plt Kabid Perdagangan Kota Parepare, Ira Irianty SE MSi menuturkan, barang impor yang masuk adalah hasil dari perdagangan para pelaku usaha antar pulau. Terkait dampak adanya pembatasan tersebut, otomatis harga barang impor akan meningkat. Namun, pembatasan itu dinilainya mustahil terjadi karena adanya perdagangan bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak tahun 2016.

Dan ini adalah hasil kerjasama ASEAN untuk mewujudkan perdagangan bebas antar negara anggota. “Intinya, Dinas Perdagangan memiliki tugas dan fungsi pengawasan mulai dari mengkroscek tanggal kadaluarsa hingga dari segi halalnya barang,”katanya.(ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *