Dewan dan Dinsos Sepakat, Pemasangan Label ‘Warga Miskin’ Bagi Penerima PKH di Polman

by

PAREPOS.CO.ID,POLMAN — Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Abubakar Kadir mengusulkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) agar memberlakukan pemasangan label ‘ Warga Miskin’ di rumah keluarga penerima Program Keluarga Harapan ( PKH). Tujuannya, agar memudahkan untuk diketahui mana warga yang benar-benar layak menerima bantuan sosial, seperti PKH dan Rastra. Begitupun sebaliknya, mudah diketahui mana wujud warga yang berpura-pura miskin.

Abu Bakar mengakui, dalam waktu dekat akan memanggil Kadis Sosial dan Kordinator PKH Kabupaten untuk membahas pemasangan label tersebut, dan dibahas secara bersama. Diakuinya, dengan pemberlakuan pemasangan label ke tiap rumah penerima program, maka pendamping PKH juga harus maksimal dalam bekerja. Utamanya jika rumah penerima program akan dipasangi label. ” Jika ada warga yang akan dipasangi, lalu menolak maka bisa ditindaklanjuti jika mereka sudah tidak layak menerima program bantuan sosial dari pemerintah, “katanya, Selasa 16 Juli, saat ditemui PAREPOS Online diruang kerjanya.

Penerapan ini, kata Abu Bakar, sangat bagus diterapkan di Kabupaten Polman. Inovasinya agar bisa menekan dan mengevaluasi angka kemiskinan serta bantuan tersebut akan tepat sasaran.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Polman, Yusuf Djalaluddin Madjid siap menerima dan mendukung penuh usulan dari anggota dewan. Terkait pemasangan label ‘Warga Miskin’ bagi penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun Penerima Bantuan Pangan Non tunai ( BPNT). ” Kami sangat mendukung usulan itu, bahkan label akan kita pasangi di rumah warga yang menerima program bansos. Ada dua yakni warga penerima PKH dan warga penerima Bansos lainya. Ini juga merupakan upaya Dinsos untuk menekan angka kemiskinan sebab kenyataan dilapangan banyak penerima yang tidak layak justru, mereka menerima bantuan. Dan ini merupakan bahan evaluasi untuk menjadikan bantuan tepat sasaran,”jelasnya.

Dinsos akan segera mensosialisasikan usulan pemasangan label tersebut ketingkat desa maupun kelurahan, dan ini bisa menjadi acuan pemerintah desa atau kelurahan untuk mengusulkan kembali warga yang benar-benar berhak menerima untuk diusulkan ke Kementrian Sosial (Kemensos).

Terpisah, Kordinator PKH Kabupaten Polman Eli mengatakan, pihaknya tidak akan serta merta turun melakukan pemasangan label ‘Warga Miskin’ ke penerima PKH kalau tidak ada pijakan hukum yang jelas. ” Karena itulah menjadi sandaran hukum kita, ketika pemasangan label mendapat aksi penolakan dari warga,”singkatnya.

Salah satu penggiat NGO Amperak di Kabupaten Polman, Erwin mengakui, usulan pemasangan label ‘Warga Miskin’ menjadi waktu yang tepat untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah berupa Rastra, PKH, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat benar-benar akan tepat sasaran. Usulan dewan akan pemasangan label tersebut bukanlah maksud dari pemerintah untuk bertindak diskriminasi terhadap masyarakat. Hal ini semata-mata agar bantuan ini lebih tepat sasaran.

Bukanhanya itu, kata Erwin, penerapan  program pemasangan label dirumah warga yang menerima program. Masyarakat akan dapat saling mengawasi, apakah penerima manfaat akan tepat sasaran atau tidak. Artinya, pemasangan label ini juga untuk melindungi hak masyarakat yang seharusnya menerima.

Sementara terkait dengan dasar kebijakan pemasangan label di rumah keluarga miskin tersebut adalah,  MoU antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Polri pada 11 Januari 2019 di antaranya, mendorong dan mendampingi update data. Kemudian mendampingi kegiatan sosialisasi, mengamankan distribusi, mendorong dan mendampingi program bansos, serta melakukan penindakan hukum apabila terjadi penyimpangan.(win/ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *