Dua Kelurahan Terima Kompensasi Tumpahan Minyak, Ini Kata Ketua DPRD Parepare

by

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE- Harapan warga terdampak tumpahan minyak di Perairan Cempae, Parepare untuk mendapatkan kompensasi dari Pertamina senilai Rp3 miliar, tidak bisa diwujudkan. Sebab pihak Pertamina mengaku tak pernah berjanji untuk memberikan kompensasi melalui CSR sebesar itu. Hal tersebut terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) , Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare dengan Pertamina, menyikapi penyaluran dana CSR warga terdampak tumpahan minyak, Selasa 16 Juli, kemarin.

Dalam RDP tersebut terungkap, dana CSR yang disalurkan Pertamina sebesar Rp130 juta untuk masyarakat terdampak langsung dari tumpahan minyak (ring satu), pada dua kelurahan yakni, Kelurahan Lakessi, dan Wattang Soreang telah tersalurkan. Padahal, pasca kejadian tumpahan minyak, Pertamina menjanjikan dana CSR atas tumpahan minyak sebesar Rp3 miliar.

Lurah Lakessi, Awal mengatakan, untuk kelurahannya mendapatkan dana CSR Rp65 juta. Dan Ramadan lalu beberapa bantuan sudah diserahkan berupa sepuluh cool box dengan harga satuan Rp750 ribu per boks. “Bantuannya sudah tersalurkan berupa cool box, tapi baru sepuluh yang diserahkan,” katanya.
Sedangkan, Lurah Wattang Soreang, H Hariyadi menuturkan, pihaknya belum menerima secara keseluruhan bantuan dari dana CSR itu. “Sama Rp65 juta, tapi hanya beberapa masyarakat saja yang menerima,” ungkapnya.

Sementara Ketua DPRD Parepare, H Kaharuddin Kadir mengemukakan, saat bertemu dengan Direktur Pertamina saat itu, Nicke Widyawati, awalnya mengajukan ganti rugi akibat tumpahan minyak sebesar Rp5 miliar, namun, Komisi VII DPR RI memberi masukan Rp3 miliar dengan pertimbangan jumlah yang diajukan terlalu besar.
“Dan Rp3 miliar tersebut disetujui Pertamina. Jadi memang Rp3 miliar dalam bentuk barang, Dirut Pertamina saat itu tidak pernah mengatakan Rp3 miliar untuk seluruh Indonesia,” jelas Kaharuddin.

Ia meminta ada transparansi pihak Pertamina untuk tidak menimbulkan persepsi lain di masyarakat. “Tolong terbukalah. Saya sedikit kecewa terhadap implementasinya (pelaksanaan), karena saya sempat didatangi nelayan bahwa hal ini tidak sesuai dengan harapan. Kalau tidak bisa langsung, setidaknya ada program jangka panjang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” lanjut legislator Golkar ini.

Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Kota Parepare, H Kaharuddin Kadir dan anggota Komisi III DPRD Parepare, Lurah Lakessi Awal, Lurah Wattang Soreang, Hariyadi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, dan pihak TBBM Pertamina Parepare.(mat/ade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *