HBA Ke-59, Korupsi dan Narkoba jangan Kompromi

by
Kajari Sidrap saat memotong kue tumpeng di HBA ke-59

Tak terasa sudah 59 tahun usia korps Kejaksaan Republik Indonesia. Usia yang sudah sangat matang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Salah satunya, pelaksanaan penegakan hukum, baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana. Selain itu, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait. Berbagai kasus yang ditangani kejaksaan, saat ini yang cukup menonjol dan menjadi perhatian publik adalah kasus Narkoba dan korupsi. Dua kasus tersebut, publik berharap tak ada kompromi atau jalan damai dan mengurangi tuntutan.

Kepala Kejari Sidrap, Djasmaniar saat syukuran Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59, Senin, 22 Juli, di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Sidrap mengungkapkan, Sidrap saat ini berada pada zona darurat Narkoba. Makanya, Kejari Sidrap menjadikan pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi prioritas. “Kami telah membuktikan tidak ada kompromi terhadap gembong peredaran dan bandar narkoba,” ungkapnya.  Dikatakan, pihaknya menangani sejumlah kasus mulai Januari hingga Juli 2019 sebanyak 202 perkara, dan 80 persen adalah tindak pidana narkotika.

Djasmaniar juga menyebutkan, Kejari Sidrap berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp531 juta lebih dari tindak pidana kasus korupsi. Selain itu, kata dia, Kejari Sidrap juga telah melakukan penyelidikan untuk 6 perkara, penyidikan 4 perkara, tahap penuntutan 6 perkara, dan tahapan eksekusi 6 perkara. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa Kejari Sidrap telah berusaha untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi guna menuju zona integritas untuk wilayah bebas korupsi (WBK).

Sementara, Wabup Sidrap, Mahmud Yusuf menanggapi laporan penanganan perkara yang sebelumnya disampaikan Kajari Sidrap, Djasmaniar. “Mendengar penjelasan Ibu Kajari tadi, ternyata perkara Narkoba menempati jumlah yang paling tinggi ditangani. Olehnya itu, saya minta kerja sama dan bantuan penegak hukum di Sidrap agar senantiasa memprioritaskan Narkoba untuk diberantas,” harap Wabup. Penyalahgunaan Narkoba, kata Wabup, menjadi musuh utama dan musuh bersama. “Narkoba ini harus dibersihkan. Penegakan hukum yang cepat, tepat dan tegas harus ada di dalamnya,” ujar Wabup.

Setelah Narkoba, kata Wabup, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap meminta penegak hukum, Polres Sidrap, Kejari Sidrap, Pengadilan Negeri Sidrap dan Kodim 1420 Sidrap, agar turut memberantas perjudian sabung ayam di Sidrap. “Jujur saja saya banyak mendengar laporan dari masyarakat bahwa di Sidrap masih marak adanya judi sabung ayam. Karena itu, ini juga harus menjadi perhatian bersama, khususnya penegak hukum. Judi sabung ayam ini menjadi prioritas kedua,” harap Wabup.

Selain Narkoba dan judi sabung ayam yang dianggap Wabup sudah sangat meresahkan warga Sidrap, orang nomor dua di Pemkab Sidrap tersebut juga berharap atensi penegak hukum untuk memberantas penipuan online atau di Sidrap ini lebih dikenal dengan istilah sobis. “Sobis ini juga adalah penyakit masyarakat yang cukup meresahkan. Karena itu, ini juga harus kita tanggulangi secara bersama agar masyarakat bisa hidup tenang,” pinta Wabup.

Demikian halnya di Kabupaten Pinrang. Pemberatasan korupsi dan penyalahgunaan Narkoba diharap menjadi fokus Kejari Pinrang. Bupati Pinrang, Irwan Hamid, mengatakan, momentum hari Adhyaksa kali ini, kinerja kejaksaaan lebih ditingkatkan lagi, utamanya peran kejaksaan dalam upaya program pencegahan tindak pindak korupsi dan penyalahgunaan Narkoba.  Irwan mengapresiasi keterlibatan kejaksaan dalam program pembangunan daerah, melalui program kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dengan Kejaksaan Negeri Pinrang dalam mengawal kegiatan pembangunan melalui kerjasama Tim Pemantau Pengawal Pelaksanaan Pembangunan Daerah (TP4D) yang sudah berlangsung dua tahun.

Sementara Kajari Parepare, Andi Darmawangsa, mengajak penegak hukum lainnya dapat terus bersinergi dalam menjalankan Tupoksi penegakan hukum, termasuk memberantas korupsi, Narkoba, dan tindak kejahatan lainnya.
HBA ke-59 yang dilaksanakan Kejari Parepare tahun ini berbeda, karena dikemas dalam bentuk kegiatan aksi sosial. Seperti kegiatan donor darah, khitanan massal, jalan santai, anjangsana di beberapa panti asuhan dan rumah pesiunan pegawai kejaksaan, serta kegiatan lainnya. “Berbagai kegiatan kami lakukan sebagai komitmen dan upaya kerja nyata Kejari Parepare dalam meningkatkan pengabdian, dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta tali persaudaraan kepada masyarakat. Karena kami ingin masyarakat lebih dekat mengenal jaksa dan tidak terkesan takut,” jelasnya.

Di Barru, pada peringatan HBA, Bupati Barru, Suardi Saleh, mengaku, Kejaksaan Negeri Kabupaten Barru selama ini terus berbuat demi menghindari terjadinya pelanggaran pidana. “Kejaksaan dari tahun ke tahun khususnya kejaksaan Negeri Kabupaten Barru, terus memberikan perhatiannya dalam pelaksanaan pemerintahan dan juga pengelolaan keuangan ditingkat Pemda Barru, bahkan mereka terus memberikan eksistensi dalam mengawal hal tersebut,” katanya. Suardi berharap agar kejaksaan Negeri Barru tetap menjaga kerjasama dan komunikasi yang baik, sehingga sinergitas dan juga kerja sama tetap terpelihara.

Hal sama menjadi harapan Kajari Pangkep, Firmansyah Subhan MH. Kejari Pangkep terus berupaya mewujudkan pelayanan bersih birokrasi dalam melayani. Menargetkan menjadi Kejari yang masuk dalam zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah bersih birokrasi melayani (WBBM). Bagi Firmansyah Subhan, dengan masuknya Kejari Pangkep sebagai salah satu nominasi zona integritas bebas korupsi, dapat mewujudkan optimalisasi kerja dengan integritas tinggi yang bebas dari korupsi. Tentunya dengan mengedepankan pelayanan prima ke masyarakat Kabupaten Pangkep. Ia menyebut, zona integritas merupakan bentuk peningkatan kinerja lembaga dan peningkatan pelayanan publik. Pihaknya berharap zona integritas WBK dan WBBM ini dapat mewujudkan clean government dan good governance yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Olehnya itu pihaknya terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih optimal. Sejak bertugas di Kabupaten Pangkep, ia mengusung slogan Magello. Itu sudah melekat di tataran Kejari Pangkep hingga ke pemerintahan dan masyarakat. Melalui slogan itu pihaknya berharap kinerja dan kepemimpinan di Kejari terus menjadi lebih baik demi pelayanan ke masyarakat.”Ada banyak kegiatan yang dilaksanakan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik, menuju zona integritas ini, di antaranya penerapan pelayanan online, hadirnya gedung pelayanan terpadu satu pintu, serta keterbukaan pelayanan hingga malam hari dalam melayani konsultasi hukum untuk masyarakat,”jelasnya.

Beberapa waktu lalu, tim penilai juga menobatkan Kejari Pangkep sebagai Kejari berprestasi se-Indonesia untuk kategori Kejari tipe B. Penghargaan itu berasal dari Kejagung RI. Ia berharap dengan adanya raihan prestasi ini, pihaknya bersama jajaran Kejari Pangkep dapat semakin mengoptimalkan kinerja, terlebih lagi prestasi ini pertama kalinya diraih Kejari Pangkep di bawah kepemimpinan tiga tahun Firmansyah Subhan. (*/ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *