Kasus Pengadaan Obat, Faisal Silennang: Jangan Ada Diskriminasi Hukum

by
Pengacara Muh Syukur, Faisal Silennang

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Tiga orang tersangka kasus pengadaan obat Rumah Sakit (RS) A Makkasau yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare, satu di antaranya sudah ditangkap. Penangkapan satu tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Muh Syukur, belum lama ini, terkesan diskriminasi hukum. Pengacara Muh Syukur, Faisal Silennang, Jumat kemarin mengatakan, alasan adanya aroma diskriminasi hukum, sebab kasus yang melibatkan mantan Direktur RS A Makkasau, dr Yamin, dan mantan Bendahara RSUD Andi Makkasau, Taufiqurrahman, tidak ikut ditangkap.

Menurutnya, hanya kliennya (Muh Syukur) yang diburu sebagai DPO, namun untuk kedua tersangka lainnya tidak dicari. “Saya mempertanyakan penyamarataan dalam penegakan hukum di sini. Muh Syukur, diburu seperti teroris, namun kedua tersangka seperti tidak dicari. Buktinya sampai sekarang mengapa belum ditangkap,” katanya.
“Semua orang sama di depan hukum. Apa alasannya tidak ditelusuri, feeling saya, ada sesuatu yang tidak beres,” lanjut pengacara senior ini.

Menurutnya, peran Muh Syukur dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp3,4 miliar tersebut, tidak ada apa-apanya dibanding dengan dua tersangka lainnya. Ditanya bahwa dr Yamin sementara melakukan praperadilan, menurut Faisal, tidak menghapus kewajiban untuk menangkap tersangka. “Kalau dipikir, peran Syukur tidak ada apa-apanya dibanding dengan dr Yamin dan Taufiqurrahman. Syukur itu hanya PPK dan cuma menandatangani. Nah, masalah praperadilan dr Yamin, tidak boleh salah menafsirkan bahwa praperadilan menggugurkan kewajiban penangkapan sebelum hasilnya ada,” tandasnya.

Sebagai pengacara Muh Syukur, Faisal keberatan tidak adanya pemerataan hukum yang dialami kliennya. “Saya kira Kejari harus bertindak adil. Semua sama di mata hukum,” tutur Faisal Silennang. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Parepare, Faisah yang dihubungi mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya tetap meneluri kedua tersangka yang masuk DPO. “Meski ada praperadilan, tidak akan menghalangi penangkapan. Saya berharap kedua tersangka untuk menyerahkan diri, dan masyarakat agar membantu kami,” katanya.

Praperadilan

Setelah ditunda selama seminggu, Pengadilan Negeri (PN) Parepare menggelar sidang praperadilan tersangka kasus pengadaan obat RS A Makkasau Parepare, dr Yamin, di PN Parepare, Jumat, 19 Juli. Sidang dipimpin hakim, Khusnul Khotima, dihadiri tujuh penasihat hukum (PH) pemohon yang diketuai, Yopi Haya.
Sementara pihak termohon, yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare, dihadiri Ketua Tim Penyidik, Aidil dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Parepare, Faisah. Pemohon dan termohon membacakan masing-masing permohonan dan jawaban.

Hakim selanjutnya mengatur jadwal untuk sidang pembuktian. Dalam kesempatan ini, pihak pemohon akan menghadirkan tiga saksi dalam sidang pembuktian dan satu ahli, dan untuk pihak termohon juga akan menghadirkan tiga saksi dalam sidang selanjutnya.  “Kita akan mengatur jadwal, untuk melaksanakan sidang pembuktian untuk pemohon dan termohon, karena dalam waktu tujuh hari terhitung permohonan praperadilan diperiksa, harus diputus,” jelas hakim.

Agenda selanjutnya, Senin, 21 Juli 2019, termohon membawa bukti surat dan pemeriksaan ketiga saksi. Kemudian, dilanjutkan, Selasa 22 Juli, keterangan ahli pemohon dan ketiga saksi termohon. Rabu 23 Juli sidang dilanjutkan kembali. “Rabu kalau mau ada yang tambahkan untuk pembuktian silakan, sekaligus kita akan simpulkan, karena kita menargetkan pada, Jumat 26 Juli nanti sudah ada putusan di sidang praperadilan,” ungkap Khusnul Khotima. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *