Kegiatan Diseminasi Pajak, Bupati Majene: Bagian Rencana Aksi KPK

by

PAREPOS.CO.ID,MAJENE– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar diseminasi wajib pajak, dengan menghadirkan para pengusaha rumah makan, hotel, kafe dan pengelola hiburan. Hal itu merupakan tindaklanjut dari MoU antara Pemkab, Bank Sulselbar dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait batas waktu pembayaran pajak hingga 24 Juli 2019. Bupati Kabupaten Majene, DR H Fahmi Massiara SH MH dalam sambutannya menuturkan, kegiatan diseminasi bagi wajib pajak ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana aksi KPK RI.

Sebagaimana disampaikan oleh pimpinan KPK RI, Alexander Marwata pada penandatanganan MOU antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan BPN, PT Bank Sulselbar dan Dirjen Pajak, pada tanggal 10 Juli 2019 di Mamuju. Pencegahan tindak pidana korupsi tidak lagi hanya mengarah pada sektor pengeluaran atau belanja negara, atau belanja daerah. Akan tetapi, kata Fahmi, juga mengarah pada sektor penerimaan negara atau penerimaan daerah.

Pajak restoran sebagai bagian dari pajak yang dipungut oleh Pemkab telah diamanatkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009, sehingga penting untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dari sektor pajak restoran ini. Optimalisasi penerimaan dari sektor pajak restoran sangat ditentukan oleh peran aktif dari seluruh stakeholder, sehingga kita sangat terbantu dengan rencana aksi dari KPK yang melibatkan banyak institusi.

Termasuk peran serta Bank Sulselbar sebagai penyedia alat perekaman transaksi elektronik berupa Machine Payment On System (MPOS) yang akan diserahkan secara cuma-cuma atau gratis kepada para pengusaha restoran, rumah makan ataupun kafe. ” Tentunya kami mengharapkan kerjasama yang baik dari para pengusaha restoran, rumah makan, warung ataupun Cafe serta pengelola hiburan dan hotel, agar membantu mensukseskan program ini. Hendaknya dapat melakukan pemeliharaan terhadap alat perekam yang akan dipasang pada masing-masing tempat usaha, karena kerusakan yang diakibatkan oleh kesengajaan akan menjadi tanggung jawab para pengusaha,”jelasnya.

Selanjutnya, setelah pemasangan alat perekam telah selesai dilaksanakan maka akan dilakukan monitoring oleh tim koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi KPK RI agar program ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita hendaki bersama. “Mari kita bersama-sama menyukseskan program ini dan saling mendukung untuk menjadikan daerah kita cinta ini dapat terus berdaya saing, terutama dalam peningkatan dan pencapaian target dimana penerimaan dari sektor pajak restoran tentunya turut menjadi perhatian penting bagi kita,”harapnya.

Kegiatan yang dilaksanakan diruang kerja Wakil Bupati Majene tersebut dihadiri, Bupati dan Wakil Bupati Majene, Kajari,  Wakapolres, Plt Kepala Bapenda, Inspektorat Kepala Bank Sulselbar Majene dan para pemilik warung, rumah makan dan kafe. (edy/ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *