Program BID 2019 di Desa Simbang, Fahmi: Kedepankan Kepentingan Masyarakat

by

PAREPOS.CO.ID, MAJENE– Program Bursa Inovasi Desa (BID) telah memasuki tahun ketiga dilaksanakan di Kabupaten Majene. Namun dari evaluasi pelaksanaanya, masih banyak desa yang belum menyertakan perencanaan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Tahun 2018-2019. Bahkan, desa yang mereplikasi menu inovasinya juga masih sangat minim.

Padahal, melalui program inovasi desa diharapkan akan memicu munculnya inovasi dan pertukaran pengetahuan secara partisipatif. Sehingga desa akan lebih efektif menyusun penggunaan dana desa sebagai investasi dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diungkapkan, Bupati Kabupaten Majene, Fahmi Massiara yang membuka program BID di Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Rabu 31 Juli 2019.

Fahmi pun mengimbau agar mengedepankan kepentingan masyarakat, setiap pemerintah desa harus tegas berkomitmen untuk melakukan inovasi dan harus di buktikan melalui penganggaran dana desa melalui perencanaan postur APBDesa. ”Kita semua yang hadir di BID ini, akan menjadi saksi kepada wakil desa untuk berkomitmen dan mampu membuktikan inovasinya,”katanya.

BID, kata Fahmi, menjadi sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di tingkat desa. Sehingga akan mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa, dengan memberikan rujukan inovasi pembangunan desa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan SDM serta infrastruktur desa.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Majene, Andi Amriana Khaerani menjelaskan, program inovasi desa bertumpu pada tiga hal pokok. Diantaranya, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang di prakarsasi desa melalui BUMD. Kemudian peningkatan kualitas SDM, antara produktivitas perdesaan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang di harapkan terjadi dalam jangka pendek dan jangka panjang melalui investasi dibidang pendidikan dan kesehatan dasar.

Dan yang ketiga, sebut mantan Camat Banggae Timur tersebut, pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa dan memiliki dampak menguateratkan kohesi sosial masyarakat perdesaan. “ Tiga hal tersebut kesemuanya dominan diarahkan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat desa. Jika ada pembangunan infrastruktur maka seyogianya untuk mendukung perbaikan ekonomi warga. Diharapkan juga, untuk menggunakan pola padat karya tunai dimana pelibatan masyarakat setempat menjadi hal wajib pada setiap pekerjaan non fisik minimal mengakomodir 30 persen upah Hari Orang Kerja (HOK),”ujarnya.(edy/ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *